Insiden Neglasari Bukan Perkara Etnis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lab Sosiologi FISIP UI Hari Nugroho menegaskan, insiden upaya penggusuran permukiman para warga yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane pada pertengahan April lalu tidak terkait dengan etnis tertentu.

Seperti diberitakan, sekitar 75 persen warga yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane, terutama di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, adalah Cina Benteng.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang, dalam pernyataan resminya, beranggapan bahwa semua advokasi oleh elemen-elemen publik adalah bentuk pembelaan terhadap etnis tertentu.

"Substansi dari persoalan penggusuran ini harus dilihat sebagai persoalan kekerasan oleh aparat negara terhadap rakyat miskin yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, terlepas dari persoalan etnik, agama, maupun golongan," ujar Hari, Kamis (29/4/2010) di Kampus FISIP UI, Depok.

Ditambahkannya, komunitas Benteng merupakan kumpulan warga yang plural dan terdiri dari berbagai kelompok etnis ataupun agama yang beragam.

Sementara itu, Kepala Program Pascasarjana Departemen Sosiologi UI Lugina Setyawati, PhD mengatakan, upaya penggusuran oleh pemerintah melalui Satpol Pamong Praja merupakan representasi pencabutan pengakuan yang sebelumnya telah diberikan kepada warga di sekitar bantaran.

Pasalnya, di sekitar bantaran Sungai Cisadane, para warga telah memiliki KTP, kartu keluarga, dan aliran listrik. Pada Pemilu 2009 lalu, tempat pemungutan suara telah didirikan. Begitu pula pada perhelatan pemilihan kepala daerah serta sensus penduduk. Sebuah jalan pun turut dibangun dengan menggunakan dana APBD.

"Jika pemerintah sekarang menyebut mereka penghuni liar, berarti pemerintah telah menegasikan apa yang sudah dilakukannya," kata Lugina.