Mafia Hutan Pun Harus Diberantas

Kompas.com - 20/04/2010, 04:50 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat terbukti memiliki kearifan untuk melindungi hutan di wilayahnya.

Namun, sistem kepemilikan yang ditentukan oleh oknum pemerintah pusat dan konsesinya diberikan pada segelintir elite politik dan militer membuat hal itu dipatahkan.

Demi memenuhi target mempertahankan hutan yang tersisa dan upaya penghutanan kembali serta menjaga kelestarian satwa dilindungi di dalamnya, pemerintah perlu bertindak tegas memberantas pengusaha atau hak pengusahaan hutan yang menghabisi hutan, yang ditengarai juga merupakan kelompok mafia.

Dalam hal ini, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum untuk memberantas mafia kehutanan itu.

Hal ini merupakan benang merah dari diskusi interaktif bertema ”Mendorong Kebijakan Pemerintah yang Lebih Pro Lingkungan”. Diskusi ini diselenggarakan di Lobi Nusantara III DPR RI di Jakarta, Senin (19/4), dalam rangka Hari Bumi yang jatuh tanggal 22 April.

Tampil sebagai pembicara Fachrudin Mangunjaya dari Conservancy International, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nadian Furqon, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan Toni Suhartono, dan Ian F Siregar dari Orangutan Conservation Service Program.

Berdayakan masyarakat

Dalam melindungi hutan, kata Ian, masyarakat adat setempat dapat berfungsi dan dan diberdayakan. Ia mengambil contoh empat desa di Tapanuli Selatan Sumatera Utara, yang telah 100 tahun mampu menjaga kelestarian hutan di kawasan itu.

Mereka tahu bahwa air yang mereka gunakan berasal dari hutan. Karena itu, mereka bergantian melakukan patroli di daerah itu.

”Bila kedapatan ada yang melakukan perusakan, parang mereka yang akan berbicara,” lontar Ian.

Namun sayangnya, menurut Berry, di banyak lokasi sekarang ini ada kecenderungan eksploitasi hutan juga dilakukan oleh masyarakat lokal yang semula melindungi hutannya.

”Mereka tidak mampu membendung tekanan kuat kaum pendatang yang mendapat backing oknum tentara untuk membabati hutan. Akhirnya, mereka berpikir daripada tidak kebagian, lebih baik menebang juga,” kata Berry.

Karena itu, guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat dan daerah serta badan legislatifnya harus mengeluarkan produk peraturan yang mengatur pengelolaan hutan, serta menegakkan hukum yang tegas.(YUN)

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Kasus Meningkat Covid-19, Pemprov Maluku Kekurangan Analis Swab

Jumlah Kasus Meningkat Covid-19, Pemprov Maluku Kekurangan Analis Swab

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Mei 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Mei 2020

Regional
14 Tahun Gempa Yogya: Kisah Warga Satu Dusun di Sleman Naik Truk Bantu Korban Gempa di Bantul

14 Tahun Gempa Yogya: Kisah Warga Satu Dusun di Sleman Naik Truk Bantu Korban Gempa di Bantul

Regional
Pamit Mencuci Baju, Ibu Rumah Tangga Ditemukan Tewas, Anaknya Hilang

Pamit Mencuci Baju, Ibu Rumah Tangga Ditemukan Tewas, Anaknya Hilang

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Mei 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Mei 2020

Regional
Gelombang Setinggi 4 Meter Rusak 20 Warung dan 2 Gudang Lobster di Pantai Payangan

Gelombang Setinggi 4 Meter Rusak 20 Warung dan 2 Gudang Lobster di Pantai Payangan

Regional
Soal New Normal, Gubernur Sumsel: Protokol Kesehatan yang Lebih Diperketat

Soal New Normal, Gubernur Sumsel: Protokol Kesehatan yang Lebih Diperketat

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kalsel 27 Mei 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kalsel 27 Mei 2020

Regional
Satu Warga Positif Covid-19, Gang Berisi 75 Warga di Denpasar Dikarantina

Satu Warga Positif Covid-19, Gang Berisi 75 Warga di Denpasar Dikarantina

Regional
UPDATE Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Mei 2020

UPDATE Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Mei 2020

Regional
Balikpapan Mulai Susun Konsep Penerapan New Normal

Balikpapan Mulai Susun Konsep Penerapan New Normal

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Mei 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Mei 2020

Regional
Penumpang Bandara YIA Tujuan Jakarta Wajib Memenuhi Syarat Ini

Penumpang Bandara YIA Tujuan Jakarta Wajib Memenuhi Syarat Ini

Regional
Waspada! Banjir Rob Terjang Pesisir Selatan Bali

Waspada! Banjir Rob Terjang Pesisir Selatan Bali

Regional
Belum Terapkan New Normal, Tanggap Darurat di Salatiga Diperpanjang Satu Bulan

Belum Terapkan New Normal, Tanggap Darurat di Salatiga Diperpanjang Satu Bulan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X