Presiden Minta Lapindo Segera Bayar Ganti Rugi

SIDOARJO, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Lapindo Brantas mempercepat pelunasan pembelian lahan warga yang terendam lumpur di Porong. Ia pun meminta agar penggantain dari pemerintah segera dibayarkan.

"Saya sudah instruksikan Minarak Lapindo untuk memenuhi pembayaran warga secara tepat waktu. Sebab, Pemerintah sudah memenuhi lewat APBN untuk memberikan penggantian pembangunan infrastruktur akibat dampak lumpur," kata Presiden, saat memberikan penjelasan kepada pers, sebelum meninggalkan lokasi luapan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoardjo, Jawa Timur, Senin (29/3/2010) siang ini.

Presiden sempat mengatakan, proses pembayaran terhadap kejadian yang telah berlangsung hampir empat tahun ini sudah dilakukan. Namun, masih ada kendala dan kekurangan pembayaran. "Instruksi saya kepada Badan Pelaksana Badan Penanggulangan lumpur Sidoardjo (BPLS) agar melakukan sinergi dan koordinasi serta percepatan pembayaran agar Minarak Lapindo bisa tepat waktu memenuhinya," kata Presiden lagi.

Minarak Lapindo merupakan salah perusahaan Group Bakrie yang bertanggung jawab untuk menghentikan semburan lumpur dan menangani pembelian aset warga sebagai ganti rugi dampak korban semburan setelah terjadinya semburan lumpur panas dikonsesi milik PT Lapindo Brantas sejak 29 Mei 2006 lalu.

Sebagaimana diberitakan, nasib ribuan korban semburan lumpur panas di Sidoardjo, masih terlunta-lunta. Proses jual beli aset mereka, berupa tanah dan bangunan dengan Minarak Lapindo Jaya sejak hampir empat tahun lalu masih belum beres. Kebanyakan warga baru dibayar 20 persennya dari total pembayaran, sehingga warga masih kurang sekitar 80 persen lagi.

Dalam kesempatan itu Presiden Yudhoyono mengakui bahwa kunjungannya ke kawasan lumpur panas Lapindo untuk memastikan bahwa tanggul yang dibangun untuk menahan lumpur tetap aman meskipun curah hujan cukup tinggi. "Saya juga ini memastikan bahwa aliran lumpur bisa ditopang meskipun adanya luapan baru. Diharapkan lumpur akhirnya bisa dialirkan ke lau melalui sungai Porong," demikian Presiden.

Tentang "pulau reklamasi" seluas 83 hektar atau 83 kalinya lapangan sepak bola, yang ada pasca luapan lumpur, Presiden berharap di masa datang bisa muncul adanya konsep kawasan tersebut sebagai sarana yang bermanfaat seperti untuk tempat rekreasi, pertanian, studi atau lainnya.

Kunjungan Presiden ke lokasi semburan hari ini merupakan kali kedua. Dua tahun lalu, Presiden berkunjung dan sempat meninjau pusat pengungsian korban lumpur. Dalam kunjungan kali ini, Presiden hanya melakukan dialog tertutup dengan 10 warga. Proses pembayaran terhadap lima warga sudah selesai. Adapun lima warga lain belum menerima pembayaran.