Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemanggilan oleh Polri Dicurigai untuk Alihkan Perhatian

Kompas.com - 20/11/2009, 19:23 WIB
Editorksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pers, Leo Batubara, menilai bukan tidak mungkin pemanggilan sejumlah media massa oleh Polri bertujuan memecah konsentrasi dan perhatian masyarakat terkait isu rekomendasi Tim Delapan dan kasus Bank Century, yang belakangan terus mendapat perhatian kuat dari masyarakat.

Selain itu, pemanggilan yang dilakukan Polri juga menunjukkan ada ketidaksinkronan di internal kepolisian. Penilaian itu disampaikan Leo saat dihubungi, Jumat (20/11), menanggapi pemanggilan terhadap harian Kompas dan Seputar Indonesia untuk menindaklanjuti laporan Anggodo Widjojo.

Leo berpendapat, keruwetan yang bermunculan sekarang sebetulnya tidak perlu terjadi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bergerak dan bersikap cepat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Delapan kemarin.

"Bagaimana bisa ada perbedaan pendapat di dalam tubuh Polri seperti ini? Ada apa? Mungkin bagian Humas Mabes Polri paham bagaimana mereka tidak bisa mengkriminalkan pemberitaan media massa, sementara Bareskrim cara berpikirnya berbeda," ujar Leo.

Selain itu, Leo juga melihat ada kemungkinan polisi atau bahkan pemerintah ingin membuat media massa merasa gentar dengan menerapkan cara-cara lama seperti yang dilakukan di masa Orde Baru, yaitu dengan memanggil para pemimpin media massa akibat suatu pemberitaan. "Bukan tidak mungkin praktik-praktik lama seperti itu dilakukan lagi. Media massa ditakut-takuti, dipanggil untuk diperiksa, sehingga mereka untuk sementara 'tiarap' dahulu. Kalau benar sampai seperti itu, tentunya sangat mengkhawatirkan," ujar Leo.

Leo meminta Presiden Yudhoyono memahami peran media massa dan pers sebagai kekuatan atau pilar keempat demokrasi. Peran pers sekaligus juga sebagai pengawas dan pemberi peringatan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan yang terjadi dan dilakukan tiga pilar demokrasi lainnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam kesempatan terpisah, Neta S Pane dari Indonesian Police Watch mengingatkan Polri agar tidak menjadikan media massa dan pers sebagai kriminal atau mengkriminalkannya. Menurut Neta, Polri justru seharusnya merangkul media massa untuk dijadikan sebagai mitra kerja dalam upaya perbaikan penegakan hukum di Tanah Air, yang juga berarti perbaikan terhadap citra Polri di mata masyarakat yang selama ini sudah semakin terpuruk.

"Jangan sampai ada pembusukan di internal kepolisian sendiri, yang kemudian malah berupaya memusuhi pers di tengah keterpurukan citra Polri sekarang ini," ujar Neta.

Sikap menyesalkan langkah yang diambil kepolisian tersebut juga disampaikan Ahmad Faisol dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Menurut Faisol, pihaknya melihat ada upaya atau niat mengintimidasi media massa yang dilakukan polisi dalam peristiwa pemanggilan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Nasional
Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Nasional
Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Nasional
DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

Nasional
Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Nasional
Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies 'Melejit' Sendiri

Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies "Melejit" Sendiri

Nasional
Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Nasional
Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Nasional
Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Nasional
BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

Nasional
Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.