Morotai Minta Tambah Polisi

TERNATE, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Morotai, Maluku Utara (Malut) meminta tambahan personel kepolisian guna mengamankan kabupaten itu, menyusul gelombang unjuk rasa yang berujung pemblokiran sejumlah fasilitas negara oleh masyarakat.
    
"Kami telah meminta Polda Malut untuk menambah personel di Morotai untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang lebih besar akibat ketidakpuasan massa atas terbitnya rekomendasi Gubernur Malut, soal pengangkatan pejabat eselon II di daerah itu," kata Pj Bupati Morotai Mochtar Daeng Barang di Ternate, Kamis.
    
Permintaan untuk penambahan personel polisi karena terbatasnya anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Morotai sekalipun telah dibantu anggota Polisi Pamong Paja dan anggota TNI Angkatan Udara.
    
Ia mengatakan, saat ini pihaknya membutuhkan dua peleton atau sekitar 60 personel dari Polda Malut untuk ditempatkan di Pulau Morotai. Kehadiran personel tersebut guna mengamankan sejumlah fasilitas negara yang diblokir oleh massa selama dua hari.
    
Selain itu, menghadapi penerimaan CPNS di Kabupaten Morotai, penempatan personel di kabupaten itu sangat dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya aksi masyarakat setempat atas hasil kelulusan para CPNS.
    
Mochtar mengakui kalau kondisi keamanan di Morotai pascaaksi unjuk rasa massa yang menamakan diri tim pemekaran sejak 12 Oktober 2009 lalu tersebut mulai berangsur-ansur pulih. Aktivitas perekonomian masyarakat juga mulai normal. Sejumlah pasar di daerah itu mulai dibuka, kendati sebagian PNS di Morotai belum berkantor, namun dalam pekan ini dipastikan kondisi keamanan bisa dikendalikan.
    
Dia juga berjanji akan bernegosiasi dengan masyarakat terkait terbitnya rekomendasi Gubernur Malut soal pengangkatan pejabat eselon II di Kabupaten Morotai. "Setelah tiba di Morotai, sebagai kepala daerah, saya akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk satu meja menyelesaikan persoalan terkait hasil rekomendasi gubernur itu," katanya.
    
Aksi unjuk rasa yang berujung anarkis itu dipicu oleh tidak diakomodasinya tiga putra daerah Morotai yang diusulkan oleh Pj Bupati Morotai untuk jabatan Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindagkop dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa