Penanganan Gempa Tak Sistematis

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny Juanda mengatakan, kendala di lapangan adalah ketiadaan panduan atau pengetahuan memadai mengenai penanganan bencana. Pertimbangan kemanusiaan untuk menolong korbanlah yang menggerakkan pelaksana di lapangan. ”Tak ada prosedur operasional standar yang mengatur tentang apa-apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi atau tahapan-tahapan yang mesti dilewati,” katanya.

Bupati Cianjur, Jawa Barat, Tjetjep Muchtar Soleh juga mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen bencana secara formal. Padahal, wilayah Cianjur termasuk rawan bencana dan saat gempa September lalu sebanyak 53 warganya tewas dan 15 orang tertimbun longsor. ”Pelatihan manajemen bencana sangat penting, apalagi untuk daerah-daerah rawan bencana,” ujarnya.

Sampai kabupaten

Menanggapi lambannya distribusi bantuan untuk korban gempa, Gubernur Gamawan Fauzi mengatakan, tanggung jawab pemerintah provinsi selesai setelah bantuan terdistribusi ke satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana kabupaten/kota. ”Setelah itu, distribusi ke kecamatan atau ke titik bencana jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota,” kata Gamawan.

Pola distribusi seperti ini merepotkan aparat kabupaten/kota yang daerahnya tertimpa bencana. Tidak sedikit keluarga aparat pemerintah yang jadi korban. Di daerah bencana, infrastruktur juga banyak yang rusak. ”Kendala utama distribusi bantuan ialah hujan dan komunikasi yang tidak lancar,” kata Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim.

Selebihnya, dia menilai, distribusi bantuan beres. Di lapangan masih ada pihak yang kesulitan mendapatkan bantuan.

Camat Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Joni Firmansyah, mengatakan kesulitan mendapatkan dana untuk menjemput logistik ke gudang di kantor bupati karena jarak dari kantor camat ke kantor bupati mencapai 25 kilometer. Akibatnya, distribusi bantuan ke masyarakat korban pun tersendat.

Untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan, TNI Angkatan Darat sebenarnya sudah menyediakan helikopter sehari setelah terjadi gempa. Namun, helikopter tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

”Kami baru ditugaskan mengangkut logistik hari Senin. Itu pun bantuan dari TNI,” kata Komandan Detasemen Penerbang Angkatan Darat Letnan Kolonel (CPN) Eddy Purwanto.

Direktur Logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mulatno mengatakan tidak tahu mengapa pemerintah daerah tidak optimal menggunakan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolasi sehingga banyak warga terlambat menerima bantuan. (BIL/NAL/ART/MAR/AHA/REK/ELD/ADH/GSA/THY)