Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pancasila Mulai Tergeser Liberalisme

Kompas.com - 01/06/2009, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam arus globalisasi sekarang ini paham demokrasi Pancasila dinilai mulai digeser oleh paham liberalisme yang sedang berkembang. "Sistem politik sekarang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, jauh dari sistem Pancasila," kata Soeprapto, Ketua Umum Dewan Harian Nasional '45 dalam diskusi memperingati hari lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6).

Soeprapto mengatakan, dalam situasi politik sekarang yang semakin memanas menjelang pilpres mendatang, konstelasi politik nasional semakin tidak jelas. Para elite politik hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompok. "Kalangan elite seharusnya melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan. Jangan hanya menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna," katanya.

Menurutnya, ada lima nilai yang menjadi modal dasar dan harus dilakukan pemimpin mendatang dalam melaksanakan pembangunan, yaitu Proklamasi, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. "Selama 10 tahun era reformasi, nilai-nilai tersebut banyak dilanggar," tegas dia.

Di era globalisasi saat ini, kata Soeprapto, yang harus diperhatikan adalah pemantapan jati diri bangsa dan pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis nilai Pancasila. "Perdamaian bukan perang, demokrasi bukan penindasan, dialog bukan konfrontasi, kerja sama bukan eksploitasi, keadilan bukan standar ganda," ucapnya.

Ia menambahkan, cara lain untuk menangkal segala bentuk liberalisme berupaya agar rakyat hanya menyerap nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Penyimpangan nilai-nilai Pancasila juga diungkapkan oleh Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto yang juga salah satu ketua Dewan Harian Nasional 1945. Menurutnya, demokrasi yang berkembang saat ini adalah demokrasi liberal yang mementingkan individu.

Tyasno mengatakan, demokrasi di tangan rakyat sekarang ini hanya diberikan selama empat jam ke rakyat. "Hak itu hanya diberikan saat pemilu pukul 08.00 sampai 12.00. Setelah itu rakyat ditinggalkan. Para elite politik sibuk memikirkan kepentingan partainya dengan koalisi sana sini," lontarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com