Puluhan Ribu Anak di Pontianak Belum Punya Akta Kelahiran

PONTIANAK, KOMPAS.com - Puluhan ribu anak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, diperkirakan belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini merugikan anak karena dengan tidak memiliki identitas, mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan rentan menjadi korban perdagangan anak.

Demikian mengemuka dalam pembukaan workshop Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kota Pontianak Tercatat Kelahirannya, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak bersama Wahana Visi Indonesia (WVI), Selasa (17/3). WVI merupakan lembaga kemanusiaan yang memberikan perhatian pada hak-hak anak.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji yang membuka workshop itu mensinyalir masih ada sekitar 20 persen anak di Kota Pontianak belum memiliki akta kelahiran. Jika dalam perhitungannya, jumlah anak berkisar 40 persen dari 506.073 jiwa penduduk di Pontianak, maka jumlah anak di ibukota Kalbar itu berkisar 202.429 anak. Dengan perhitungan 20 persen anak belum memiliki akta kelahiran, berarti masih ada sekitar 40.485 anak di Kota Pontianak yang belum memiliki akta kelahiran.

Menurut Sutarmidji, keengganan orang tua untuk mengurus akta kelahiran anaknya lebih dikarenakan mereka tidak memiliki akta nikah. Hal ini karena masih banyak pernikahan yang dilakukan di bawah tangan dan tidak terdaftar dalam catatan sipil.

Dalam peraturan kependudukan, meskipun orang tua tidak memiliki akta pernikahan, mereka bisa saja mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya, dengan catatan yang tercantum sebagai orang tua hanyalah sang ibu. Namun demikian, menurut Sutarmidji, hal ini masih dipandang sebagai persoalan besar.

Regional Operation Manager WVI Untung Sidupa mengungkapkan persoalan kepemilikan akta kelahiran anak tidak semata menyangkut administrasi kependudukan. Persoalan yang lebih mendasar, anak berhak memiliki identitas sehingga mereka dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan baik, mendapatkan perlindungan hukum, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak.

"Anak yang tidak memiliki identitas sangat rentan dieksploitasi atau diperdagangkan," kata Untung.

Menurut Sutarmidji, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Pontianak untuk mencapai target seluruh anak di Kota Pontianak memiliki akta kelahiran. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain menggratiskan biaya pengurusan akta kelahiran anak yang baru lahir serta proaktif mendatangi kantong-kantong penduduk yang diperkirakan masih banyak anaknya yang belum memiliki akta kelahiran.