Masalah Pabrik Semen, Pemerintah Harus Pertimbangkan Sosio Kultural

Laporan wartawan Kompas Winarto Herusansono      

SEMARANG, SABTU — Kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah mengingatkan agar Gubernur Bibit Waluyo tidak hanya berpijak pada hasil studi Analisa Dampak Lingkungan semata, dalam pendirian pabrik semen di Sukolilo, Kabupaten Pati. 

"Karena studi Amdal belum pernah diuji publik, melibatkan banyak pakar di kalangan perguruan tinggi, tentu saja Amdal yang sudah jadi bisa saja hasilnya sesuai pesanan. Tapi ada faktor lain juga harus diperhatikan," kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD, Masruhan Samsurie, Sabtu (31/1) menanggapi kontroversi perizinan proyek pabrik semen di Pati.

Menurut Masruhan Samsurie, faktor sosio kultural masyarakat di Pati, Rembang, dan Grobogan yang akan menjadi basis wilayah yang terkena dampak pabrik semen juga perlu dikaji mendalam. Masyarakat di Pati, hampir 75 persen adalah petani, tentunya mereka harus memperoleh jaminan bahwa aktivitas penambangan karst dan pengolahan semen tidak menimbulkan dampak lingkungan.

"Jangan sampai petani kemudian kehilangan lahan garapannya, banyak lahan sawah produktif kemudian tidak digarap karena alih fungsi jadi area parkir kendaraan berat yang mengambil bahan tambang," kata Masruhan Samsurie.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo perlu mendengarkan saksama pandangan dan masukan tokoh-tokoh agama di Pati dan sekitarnya. Pasalnya, Pati dan Rembang dari segi kultural dikenal memiliki pondok pesantren besar dan ulama-ulama besar pula. Sebut saja, KH Sahal Mahfudz yang juga Ketua MUI dan kyai juga budayawan, KH Mustofa Bisri alias Gus Mus.

Abdul Frikir Faqih menyatakan, sejauh ini penolakan proyek pabrik semen itu tidak hanya muncul dari para petani di Sukolila, tetapi juga komunitas Sedulur Sikep, komunitas lokal yang dikenal dalam masyarakat Jawa sangat arif dan pencinta lingkungan yang sederhana.