Peraturan Baru Pembangunan Rumah Ibadah di Aceh

BANDA ACEH, JUMAT — Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, Jumat (23/1) sore, menjelaskan kepada para ulama mengenai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Sejumlah ulama di Aceh yang hadir dalam acara itu antara lain Abu Usman Kuta Krueng, Abu Tumin, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Ismail, Kepala Kanwil Departemen Agama Rahman TB, serta Kepala Dinas Syariat Islam Ziauddin Ahmad.

Dalam pertemuan tertutup selama sekitar tiga jam di ruang rapat gubernur tersebut, juga hadir Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar. Pertemuan baru selesai menjelang malam.

"Setelah kita mempelajari pergub dan dibandingkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak ada yang salah dengan pergub ini," kata Wakil Ketua MPU Tgk Ismail seusai pertemuan.

Seusai pertemuan, Tgk Ismail menyatakan, pergub itu ternyata lebih cocok diterapkan dibandingkan SKB dua menteri. Namun, diharapkan ada ketentuan lain yang lebih kuat yang mengikat berupa qanun (peraturan daerah) sebagai pengganti pergub. "Kami mendukung agar pergub rumah ibadah tidak dicabut dan qanun harus dipercepat penyelesaiannya," katanya.

Sebelumnya, ada kekhawatiran persyaratan pendirian rumah ibadah dalam pergub itu lebih memberi peluang bagi warga nonmuslim untuk memperbanyak rumah ibadahnya.

Syarat yang dipermasalahkan yaitu mengenai jumlah pengguna rumah ibadah dan dukungan dalam pembangunannya yang dinilai memberi peluang memudahkan pembangunan rumah ibadah. Padahal, pergub ini makin mempersempit peluang, bukan mempermudah, karena dalam pergub mensyaratkan dua kali lipat jumlah pengguna rumah ibadah dan dukungan warga setempat.

Dalam Pasal 3 disebutkan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan yang meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang, serta dukungan sedikitnya 120 warga masyarakat setempat. Sedangkan dalam SKB Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 hanya mensyaratkan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah sebanyak 90 orang, serta dukungan sedikitnya 60 warga setempat.

Pergub tersebut untuk menindaklanjuti SKB Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Selain itu, untuk membangun rumah ibadah tidak bisa sembarangan, harus ada rekomendasi dari camat, tokoh masyarakat, ulama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota dan provinsi.

Dikeluarkannya pergub juga memiliki dasar dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 127 Ayat (4) yang berisi pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, MPU menyerukan kepada seluruh masyarakat Aceh tidak cepat terpancing isu dan diharapkan membaca secara teliti pergub dan SKB menteri. Selain itu, ulama di Aceh juga diharapkan memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Menurut Wakil Gubernur Muhammad Nazar, dikeluarkannya pergub tersebut untuk mengisi kekosongan hukum sebelum adanya qanun. Saat ini Pemerintah Aceh sedang menyelesaikan qanun itu, dan untuk sementara menggunakan pergub dengan tujuan agar umat Muslim di Aceh menerapkan syariat Islam, begitu pula dan seluruh masyarakat Aceh.

"Oleh karena itu, kami minta tokoh-tokoh Islam di Aceh dapat memberdayakan umat dan tidak mudah terpancing dengan apapun," kata Nazar. 

Sebelumnya, Gubernur Irwandi Yusuf menilai ada yang mempolitisasi pergub ini untuk keuntungan pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu Legislatif 2009.