Pemerintah Diminta Sediakan Layanan Aborsi Aman

Kompas.com - 28/08/2008, 16:56 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah diminta menyediakan sarana pelayanan aborsi yang aman untuk menekan tingkat kematian ibu akibat praktik aborsi tidak aman yang hingga kini masih tinggi.
    
"Meskipun aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal namun kenyataannya sekitar dua juta perempuan Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya dan kebanyakan dilakukan secara tidak aman atau tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil di fasilitas pelayanan yang memadai," kata Direktur Kalyanamitra, Rena Herdiyani di sela acara seminar tentang aborsi di Jakarta, Kamis.

Aborsi tidak aman yang sebagian besar diantaranya (87 persen) dilakukan oleh perempuan sudah menikah, menurut dia, berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Ia menjelaskan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 persen hingga 17 persen angka kematian ibu yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 sebanyak 262 per 100 ribu kelahiran hidup disebabkan oleh aborsi tidak aman.

Sementara menurut prediksi Departemen Kesehatan, Rena melanjutkan, kontribusi aborsi tidak aman terhadap kematian ibu di Indonesia sebesar 30 persen hingga 50 persen. Hal itu, menurut dia, terjadi karena selama ini peraturan perundangan yang ada seperti Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan tidak mengatur secara jelas mengenai aborsi.
    
"Misalnya saja, dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang kesehatan disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu’.  Dan apa yang dimaksud dengan tindakan medis tertentu ini tidak dijelaskan," kata Debra H Yatim, salah satu pendiri Kalyanamitra.
    
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), katanya, bahkan mengkriminalkan tindakan aborsi tanpa pengecualian sehingga perempuan yang ingin melakukan aborsi melakukannya secara diam-diam serta memilih menggunakan jasa tenaga yang tidak profesional.

Oleh karena itu, jelas Debra, Kalyanamitra meminta pemerintah memasukkan ketentuan jelas tentang aborsi ke dalam undang-undang tentang kesehatan yang saat ini sedang direvisi.

"Aturan yang dimaksudkan di sini tidak menggunakan pendekatan pelarangan tetapi pengaturan dan upaya pencegahan atas praktik aborsi yang tidak aman," kata Rena. Pihaknya, kata Rena, juga meminta pemerintah menekan praktik aborsi tidak aman dengan menetapkan standar layanan aborsi yang aman yakni dilakukan oleh tim dokter, perawat, dan konselor terlatih di sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan berijin.
    
"Untuk memenuhi hak reproduksi perempuan, negara juga wajib menyediakan fasilitas layanan aborsi aman yang bermutu dan mudah dijangkau oleh perempuan yang membutuhkan," katanya.

Berkenaan dengan hal itu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Bina Kesehatan Anak Departemen Kesehatan Fatni Sulani, menyatakan bahwa pemerintah memahami besaran masalah aborsi pada perempuan dan kontribusinya terhadap angka kematian ibu di Indonesia.

"Tapi ini adalah masalah peka dan masih menjadi kontroversi dalam masyarakat. Belum semua kelompok masyarakat menyetujuinya.  Undang-undang juga belum memungkinkan dilakukannya penyediaan layanan aborsi yang aman," jelasnya.

Menurut dia, dalam hal ini Departemen Kesehatan hanya bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menekan jumlah kasus aborsi tidak aman. Tindakan itu antara lain dilakukan dengan mencegah terjadinya kehamilan tidak diinginkan,  yang merupakan pemicu dilakukannya aborsi, melalui kegiatan kampanye serta penyediaan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. "Pemerintah juga mengembangkan layanan pasca keguguran untuk menekan fatalitas tindakan itu," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

Regional
Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Regional
'Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan'

"Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pria Penanam Ganja Ternyata Adik Mantan Wali Kota Serang | Nyanyikan Lagu yang Singgung Polisi Saat Demo, Mahasiswa Ditangkap

[POPULER NUSANTARA] Pria Penanam Ganja Ternyata Adik Mantan Wali Kota Serang | Nyanyikan Lagu yang Singgung Polisi Saat Demo, Mahasiswa Ditangkap

Regional
Fakta Honda Jazz Tabrak Truk Fuso, Selamat karena Tidur di Bagasi dan Dikira Ban Meletus

Fakta Honda Jazz Tabrak Truk Fuso, Selamat karena Tidur di Bagasi dan Dikira Ban Meletus

Regional
Tidur di Bagasi Honda Jazz, Ferdian Selamat dari Kecelakaan Maut di Tol Sumsel

Tidur di Bagasi Honda Jazz, Ferdian Selamat dari Kecelakaan Maut di Tol Sumsel

Regional
Kronologi Bayi Ditemukan Dalam Tas Ransel di Madiun, Berawal dari Suara Tangis

Kronologi Bayi Ditemukan Dalam Tas Ransel di Madiun, Berawal dari Suara Tangis

Regional
11 Penambang Batu Bara Tewas Tertimbun Longsor, 1 Korban Belum Teridentifikasi

11 Penambang Batu Bara Tewas Tertimbun Longsor, 1 Korban Belum Teridentifikasi

Regional
Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X