Imigran Gelap Masih Jadi Masalah di NTT

KUPANG, RABU - Imigran gelap masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian kantor keimigrasian di wilayah NTT sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Masalah yang sama juga terjadi pada Provinsi Papua dan Kalimantan.

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Departemen Hukum dan HAM RI, Syaiful Rachman, mengatakan hal ini kepada wartawan usai membuka kegiatan sosialisasi UU Keimigrasian tahun 2008 di Aula Hotel Sasando-Kupang, Selasa (1/7) siang.

"Masalah imigran gelap di NTT sudah menjadi masalah yang mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya Dirjen Keimigrasian Depkum dan HAM. Untuk mengatasi adanya imigran gelap di NTT, pencegahannya bukan dilakukan pihak pemerintah terutama kantor keimigrasian di wilayah NTT tetapi di wilayah provinsi lain yang menjadi pintu masuk imigran gelap," kata Rachman.

Rachman mengakui, wilayah NTT umumnya menjadi daerah transit bagi imigran gelap yang ingin pergi ke negara Australia, terutama imigran gelap dari negara Pakistan dan lainnya. Karena itu, pihak petugas imigrasi harus lebih serius mendeteksi kemungkinan masuknya imigran gelap karena keberadaan imigran gelap menyalahi aturan keimigrasian.

Mengenai kegiatan sosialisasi UU Keimigrasian tahun 2008, menurut Rachman, dilakukan agar  seluruh jajaran keimigrasian dapat memahami aturan keimigrasian. "Yang dibicarakan dalam sosialisasi ini terutama menyangkut pelayanan serta penataan keuangan supaya dapat diciptakan aparatur keimigrasian yang bersih. Tidak ada pungli dan sebagainya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat seperti dalam pengurusan paspor maupun visa," kata Rachman.

Kegiatan sosialisasi UU Keimigrasian ini diikuti para kepala kantor keimigrasian dan kepala rumah deteksi keimigrasian dari tiga propinsi, yakni Bali, NTB dan NTT. (Pos Kupang/Maxi Marho)