Pemerintah Tolak Permintaan PT Telkom

Laporan Wartawan Persda Network, Hendra Gunawan
JAKARTA, SENIN -- Pemerintah tidak akan memberikan izin penambahan frekuensi seperti yang diminta oleh PT Telkom, terkait dengan terputusnya jaringan serat optik yang menyebabkan lumpuhnya internet pada Jumat (29/2) lalu.

"Putusnya jaringan optik tidak ada kaitannya dengan penambahan frekuensi. Kalau kabelnya putus ya sambung
saja," kata Menteri Komunikasi dan Informasi M Nuh usai launching Indonesia ICT Award (INAICTA-2008) di Jakarta, Senin (3/3).

Untuk menambah jaringan frekuensi, kata M Nuh, harus ada permintaan ijin untuk investasi baru, hal ini sama
sekali tidak berkaitan dengan putusnya jaringan internet yang melanda beberapa kota itu.

M Nuh meminta agar Telkom memperbaiki jaringannya lebih dahulu agar jaringan kuat. "Jangan sampai terjadi zero redudance, artinya yang satu belum kuat tapi mau membuat yang lain," ujarnya.