Pencairan ADD di Lombok Tengah Terancam Tertunda

MATARAM, KOMPAS.com —Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk lima desa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terancam tertunda. Kelima desa itu tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi hingga batas waktu yang ditentukan karena terbelit berbagai persoalan internal.

Beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah, misalnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan awal Maret ini.

"Ada pergantian ataupun pemecatan aparat desa tanpa alasan, ada juga kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti memecat stafnya, diganti dengan orang lain, lalu tunjangan pendapatan aparat desa diberikan kepada staf yang baru, padahal secara formal yang berhak tunjangan itu adalah staf yang lama. Bagi desa-desa itu harus menyelesaikan persolan itu, dan diberi toleransi untuk menuntaskannya sampai akhir Maret ini," tutur Asisten I Setda Lombok Tengah, M Amin, Selasa (19/3/2013).

Kelima desa yang terancam tertunda pencairan ADD-nya adalah Desa Selebung, Lekor, dan Langko (Kecamatan Janapria), Desa Kateng (Kecamatan Praya Barat), dan Desa Serage (Kecamatan Praya Barat Daya). Lombok Tengah terdiri dari 127 desa/kelurahan, yang mendapat jatah ADD dari Rp 190 juta sampai Rp 290 juta per tahun.