Tim Supervisi KPK Dikira Petugas Gadungan

TERNATE, KOMPAS.com — Seminar Pencegahan Korupsi yang digelar tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) juga melakukan seminar di Ternate, Maluku Utara, Rabu (24/10/2012).

Ada kisah menarik saat tim beranggotakan sembilan orang ini melakukan pengamatan di sejumlah instansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Anggota tim supervisi mengaku sempat dimarahi para pegawai di salah satu instansi pemerintah saat mereka melakukan pengamatan pelayanan publik di instansi tersebut. Mereka dikira sebagai petugas gadungan.

"Melalui kesempatan ini, kami meminta maaf karena saat melakukan pengamatan ada yang marah-marah kepada kami," ungkap Arif Trambuto, salah satu anggota tim supervisi dari BPKP, di sela-sela seminar tentang pencegahan korupsi di aula kantor Wali Kota Ternate, siang tadi.

Anggota tim lainnya, Arif Tri Hardiantor, juga membenarkan kejadian ini. Menurut Arif, kejadian tersebut dialami saat melakukan pengamatan di Dinas Pertanahan Provinsi Maluku Utara. Tim yang dilengkapi surat tugas dari KPK itu awalnya tidak diterima sejumlah pegawai di Dinas Pertanahan karena surat tugas yang mereka kantongi hanya berupa salinan alias bukan surat tugas asli.

Melihat surat tugas yang hanya kopi, para pegawai di Dinas Pertanahan Maluku Utara memarahi anggota tim. Mereka menuding para tim supervisi itu sebagai oknum yang membawa-bawa nama KPK untuk memeras mereka. "Iya, para pegawai bilang kita ini KPK palsu," ungkap Arif.

Beruntung mereka bisa meyakinkan para pegawai tersebut dengan menunjukkan kartu identitas. Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan tugas mengamati dan melakukan supervisi tentang kegiatan pelayanan publik di Maluku Utara.

Tidak hanya Dinas Pertanahan yang menjadi sasaran tim supervisi tersebut. Sejumlah instansi dijadikan sampel dalam kegiatan pengamatan pelayanan publik di Maluku Utara. Hasil itu kemudian diseminarkan dengan menghadirkan kepala daerah. "Kegiatan seminar ini tidak hanya di Maluku Utara, tapi dilakukan secara serentak hari ini di seluruh Indonesia," kata Arif.

Arif menambahkan, hasil seminar selanjutnya akan disampaikan kepada KPK untuk ditindaklanjuti. "Nanti pada Hari Anti-Korupsi, Desember 2012, akan kita sampaikan ke masing-masing kepala daerah. Hasil itu diminta agar kepala daerah dapat menindaklanjutinya, apabila ada hal yang harus diperbaiki, dan kita tetap mengevaluasinya," ungkap Arif.

Di Maluku Utara, sejumlah instansi yang dijadikan sampel dalam kegiatan itu menyimpulkan masih banyak pegawai yang tidak disiplin. Pasalnya, saat pengamatan, banyak pegawai yang tidak berada di tempat ataupun meninggalkan kantor sebelum jam istirahat. Hal lainnya termasuk juga masalah kurangnya transparansi pelayanan dari para pegawai.