Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor Bappeda Manokwari Diobrak-abrik

Kompas.com - 27/06/2012, 15:12 WIB
Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan

Penulis

MANOKWARI, KOMPAS.com - Aksi protes puluhan pengusaha asli Papua, di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari, Papua Barat  diwarnai perusakan sejumlah fasilitas kantor, Rabu (27/6/2012).

Awalnya para pengusaha itu hanya ingin bertemu Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari, untuk meminta penjelasan pembagian paket proyek yang dianggarkan tahun 2012. Juga untuk meminta pihak Bappeda, menempel nama proyek dan rekanan yang memperoleh pekerjaan di depan kantor itu.

Sayangnya aspirasi itu tidak mendapat respons seperti yang mereka harapkan. Hingga merekapun merusak fasilitas kantor Bappeda. Kaca-kca jendela, baik yang berada di luar maupun dalam ruang kantor, pecah. Akibat aksi anarkis itu, para staf Bappeda yang sedang bekerja berhamburan keluar kantor untuk menyelamatkan diri.

“Kami hanya datang ingin minta penjelasan saja, kenapa tidak ada satupun proyek yang diberikan pada kami, pengusaha asli Papua. Padahal rata-rata proyek itu merupakan anggaran dari dana Otus untuk kita orang Papua,” kata Piter Indouw, seorang pengusaha asal distrik Warmare dan Prafi..

Piter berpendapat, seharusnya dengan adanya proyek yang bersumber dari dana Otonomi Khusus ini, semua pengusaha baik yang berskala kecil maupun besar harus mendapat bagian, walapun jumlah proyek hanya satu.

“Masa dari tahun ke tahun kami hanya jadi penonton. Kami ingin mereka tahu, bahwa pengusaha asli Papua bisa bekerja. Jadi jangan pikir kami hanya akan meminta bantuan saja, tapi kami ingin pekerjaan yang mengeluarkan keringan, sehingga hasilnya dapat kami nikmati,” katanya.

Aksi tersebut mereda, setelah aparat kepolisian datang ke lokasi sekitar 10 menit kemudian lokasi dan menenangkan massa.

Hingga saat ini pihak terkait belum memberi penjelasan secara resmi soal kejelasan pembagian jatah proyek tersebut. Para pengusaha  mengancam akan datang dengan massa yang lebih banyak, jika pemerintah tidak memberi penjelasan secara transparan.

Akibat aksi tersebut, kerugian yang ditimbulkan ditaksir hingga puluhan juta rupiah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com