Proyek Infrastruktur Rp 18 Miliar di Perbatasan Kualitasnya Rendah

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Hasil pekerjaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 18 miliar dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, kualitasnya sangat buruk.

"Semua proyek DPPID yang dikerjakan senilai RP 18 miliar, rata-rata memiliki kualitas sangat rendah. Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten TTU menswakelola sendiri semua pekerjaan, perencanaan maupun pengawasan, sehingga tidak ada yang bisa melakukan kontrol terhadap pelaksanaan proyek tersebut," kata Yohanes Salem, Anggota Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTU, Jumat (22/6/2012).

Salem yang juga anggota Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap semua proyek pekerjaan di Kabupaten yang berbatasan dengan Distrik Oekusi Timor Leste itu menyimpulkan, hasil pengumpulan data dan fakta di lapangan, hampir sebagian besar proyek DPPID tahun 2011 kualitasnya sangat rendah. Aspal yang dipakai untuk jalan raya sudah terkelupas, box culvert (jembatan boks) mulai pecah, besi beton mulai terkelupas, dan ada sebagian jalan yang hanya dilakukan pengerasan saja, tidak digilas. Padahal, menurutnya, nilai kontraknya ratusan juta. Infrastruktur itu sudah rusak belum genap setahun dikerjakan.

"Dalam waktu dekat ini Pansus akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang didapat Pansus, untuk kemudian atas pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif akan mendapatkan rekomendasi untuk diperbaiki. Sedangkan, temuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pansus akan berkomitmen untuk diusut secara hukum dalam konteks untuk mendorong terciptanya good and clean governance," kata Salem.

Terkait dengan itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten TTU, Yosep Lake, saat dikonfirmasi Kompas.com sedang tidak berada di tempat, begitupun juga dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif.

Sudah diaudit BPK

Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten TTU, Yoseph Lake, saat dikonfirmasi kompas.com di ruang kerjanya, Sabtu (23/6/2012), mengatakan, semua pekerjaan proyek jalan dan jembatan telah dilaksanakan dengan baik bahkan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan dinyatakan tidak ada persoalan. Menurutnya, penilaian Pansus dari DPRD hanya sekedar untuk mencari kambing hitam.

"Proyek ini kan sudah diaudit oleh BPK, baik itu secara administrasi maupun fisik. Kemudian sekarang DPRD mau audit, kira-kira standar apa yang mau dipakai oleh DPRD untuk mengaudit proyek itu? Jangan mencari kambing hitam," kata Lake.

Terkait dengan tudingan dari anggota DPRD yang menilai proyek tersebut dikerjakan secara swakelola, Lake menilai semua itu telah dilakukan melalui prosedur dan aturan yang jelas. Semua tenaga konsultan sudah dilibatkan dalam perencanaan dan presentasi yang dananya di bawah Rp 100 juta sehingga sifatnya swakelola. Sedang, untuk pekerjaan fisik di atas Rp 100 juta dilakukan melalui proses tender.

"Kita juga mengerti aturan pelelangan, jadi tidak semua pekerjaan dilakukan secara swakelola," kata Lake.