Swadaya ADD di Lamongan Mencapai Rp 3 Miliar

LAMONGAN, KOMPAS.com- Hasil evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa di Lamongan menyebutkan, partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif cukup nyata. Swadaya masyarakat untuk menunjang kegiatan fisik yang terealisasi sebesar Rp 3,444 miliar. Dana itu digun akan sebagai pembangunan poros desa sepanjang 176,97 kilometer.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, Heruwidi, Rabu (18/4/2012), mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan program ADD tahun 2011 Kabupaten Lamongan mendapat kucuran dana sebesar Rp 27,28 miliar.

Dana itu digunakan untuk biaya operasional pemer intah desa sebanyak 30 persen atau Rp 5,839 miliar, biaya pemberdayaan masyarakat atau kegiatan fisik sebanyak 70 persen atau Rp 13,624 miliar, serta biaya bantuan dusun Rp 7,865 miliar.

Dari hasil pelaksaan fisik yang sudah dilaksanakan di 462 desa dan 1.430 dusun se-Kabupaten Lamongan, telah dimonitoring atau evaluasi untuk menyeleksi desa-desa yang melaksanakan program ADD 2011 terbaik dalam hal fisik, administrasi, maupun keterlibatan masyarakatnya.

Dari hasil seleksi itu ditetapkan 12 desa yang pada tanggal 13 sampai 21 Desember 2011 dinilai oleh tim. Terbaik 1 dengan nilai 88 diraih oleh Desa Mojorejo, Kecamatan Modo; terbaik 2 dengan nilai 85 diraih oleh Desa Karangtawar, Kecamatan Laren; dan terbaik 3 dengan nilai 80 diraih oleh Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran.

Posisi 12 terbaik lainnya adalah Desa Palangan, Kecamatan Karangbinangun; Desa Puncakwangi, Kecamatan Babat; Desa Gempolmanis, Kecamatan Sambeng; Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong; Desa Payaman, Kecamatan Solokuro; Desa Cungkup, Kecamatan Pucuk; Desa Brumbun, Kecamatan Maduran; Desa Tugu, Kecamatan Mantub; dan Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame.

Selain ADD, Pemkab Lamongan melalui APBD juga menganggarkan pembangunan 274 ruas jalan poros desa, jembatan dan plengsengan senilai Rp 11,5 miliar, dan pembangunan tiga pasar desa senilai Rp 600 juta. Selain itu ada bantuan keuangan untuk pemerintahan desa senilai total Rp 35,283 miliar berupa tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD), bantuan tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta bantuan pembangunan kantor dan balai desa.

Bupati Lamongan, Fadeli mengatakan, dari awal anggaran yang mengarah ke desa-desa memang harus bersinergi terhadap program-program pemerintah yang sudah ada. "Program-program prioritas terus menambah percepatan program-program Pemerintah Kabupaten Lamongan," ujarnya.