Ubah Budaya Antre Korupsi Jadi Anti Korupsi

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berupaya meneguhkan komitmen jajarannya untuk menjauhi berbagai bentuk praktik korupsi. Langkah awal dan mendasar dilakukan adalah merubah budaya "Antri Korupsi" menjadi budaya anti korupsi. Merubah budaya tersebut di antaranya dengan membatasi pertemuan manusia dengan manusia dalam hal pelayanan publik.

"Sebenarnya kami memimpikan pemberian pelayanan dengan mempertemukan masyarakat dengan sistem teknologi, biar tidak bisa disogok," ungkapnya saat pencanangan zona integritas anti korupsi di Gedung Negara Grahadi, Selasa (6/3/2012).

Namun sebagai langkah awal, upaya perubahan budaya tersebut dilakukan pada dua kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi praktik korupsi, yakni di UPT Jembatan Timbang, serta di Pusat Pelayanan Terpadu (P2T).

"Sebenarnya RSUD Soedono Madiun juga kami ikutkan, namun karena persiapannya belum matang, jadi kami tunda penerapannya," tambah Soekarwo.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengusulkan, pelaksanaan zona anti korupsi perlu dipantau serta dilengkapi dengan parameter yang terukur, sehingga dapat dinilai secara konkret.

"Kami siap memberikan fasilitasi kepada Pemprov Jatim dalam evaluasi zona anti korupsi," katanya.

Dalam acara tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas anti korupsi oleh Bupati/Walikota se-Jatim yang disaksikan pimpinan KPK, Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara, dan Gubernur Jatim.