Dana DIPA 2012 Papua Barat Rp 4,298 Triliun

MANOKWARI, KOMPAS.com - Untuk pendanaan kegiatan pembangunan tahun depan, pagu dana pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Papua Barat 2012 ditetapkan sebesar Rp 4,298 triliun.

Alokasi dan penyerahan DIPA yang lebih awal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan di provinsi ini. Totalnya ada 398 DIPA yang diserahkan pada acara penyerahan DIPA 2012 Papua Barat di Hotel Swissbell, Manokwari Kamis (22/12/2011).

Kepala Bagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Papua Bartolomeus Sato merinci satu persatu DIPA tersebut. Mulai dari DIPA untuk kantor pusat di daerah ada 27 daftar dengan pagunya Rp 2,025 triliun. DIPA kantor daerah untuk instansi vertikal di provinsi/kabupaten ada 219 daftar dengan pagu dana Rp 1,531 triliun.

DIPA untuk satuan kerja perangkat dinas (SDPD) di provinsi/kabupaten ada 78 daftar dengan pagunya Rp 234,356 miliar. Untuk dekonsentrasi SKPD provinsi 62 daftar dengan nilai pagu Rp 272,725 miliar dan untuk urusan bersama SKPD di kabupaten/kota ada 12 daftar yang pagu nilainya Rp 234,299 miliar. Untuk tahun 2012, penyerahaan DIPA dilakukan sebelum akhir tahun 2011.

Menurut Bartolomeus, percepatan ini adalah upaya untuk mendorong lembaga pemerintahan bisa segera melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2012. Satuan kerja di pusat maupun daerah dapat segera menetapkan panitia pengadaan barang dan jasa sehingga proses pelelangan dan penandatanganan kontrak pengadaan lebih cepat.

DIPA yang ditetapkan ini harus menjadi dasar pelaksanaan dan penggunaan anggaran, juga sebagai alat pengendali, pelaporan, dan pengawasan anggaran. "Masih banyak hambatan dalam penyerapan dan penyaluran dana-dana tersebut karena lemahnya perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, dan regulasi," ujar Bartolomeus.

Sementara itu, dana transfer untuk Papua Barat dari APBN 2012 mencapai Rp 7,185 triliun. Diantaranya untuk Dana Alokasi Khusus Rp 605,129 miliar dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 5,300 triliun. Sehingga total APBN pusat untuk Papua Barat tahun 2012 mencapai Rp 11,483 triliun.

Diakui Penjabat Gubernur Papua Barat Tanribali Lamo, penyerapan anggaran di provinsinya tidak optimal dan tak efektif. Dia mencermati penyerapan anggaran yang sudah 90 persen, per Desember, tapi penggunaannya belum benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Masalah klasik masih jadi alasan penyaluran anggaran tak optimal. Untuk di tanah Papua, problematika hak ulayat juga menghambat pembangunan sehingga rencana dalam DIPA tak dapat terealisasi sesuai tahun anggaran.