Jangan Tambah Polisi di Mimika

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa peristiwa di Kabupaten Mimika, Papua, belakangan ini, tidak serta merta harus membuat aparat kepolisian menambah jumlah personelnya di daerah itu.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Ridha Saleh, mengemukakan itu di Jakarta, Senin (17/10/2011).

Peristiwa itu antara lain insiden penembakan karyawan PT Freeport Indonesia dan PT Puri Fajar Mandiri, kontraktor yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tanggul penahan tailing PT Freeport, serta tewasnya buruh perusahaan pertambangan tersebut saat berunjuk rasa menuntut perbaikan haknya,

Menurut Ridha, penambahan aparat keamanan diyakini hanya akan membuka peluang terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.

Ia menyebutkan, tujuh suku yang berdiam di sekitar kawasan kontrak karya PT Freeport sudah member jaminan bahwa unjuk rasa yang dilakukan buruh PT Freeport menuntut perbaikan kesejahteraan, akan berlangsung damai.

Ridha mengatakan, kejadian penembakan dan tewasnya pekerja yang berunjuk rasa dalam waktu hampir bersamaan memang menjadikan situasi di Mimika sangat rumit.

"Tetapi dengan menambah personel polisi, malah dikhawatirkan justru akan muncul lagi kasus-kasus kekerasan. Sebaiknya tidak ada penambahan personel keamanan, karena tujuh suku yang ada di sana juga sudah member jaminan bahwa unjuk rasa yang dilakukan akan berlangsung damai," kata Ridha.

Komnas HAM, ungkap Ridha, sudah menurunkan tim ke Mimika untuk menyelidiki berbagai insiden pelanggaran HAM yang terjadi di daerah itu.

"Sejauh ini, kami juga belum tahu siapa pelaku penembakan. Aparat keamanan juga jangan buru-buru menyimpulkan pelakunya kelompok tertentu," katanya.