Papua Barat Belum Punya Kantor BI

MANOKWARI, KOMPAS.com — Meskipun sudah menjalani pemerintahan resmi selama lima tahun, Provinsi Papua Barat belum juga memiliki Kantor Bank Indonesia. Padahal, untuk melaksanakan kebijakan moneter di satu wilayah butuh koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

Pimpinan Bank Indonesia Jayapura Leo R Tandiarran mengatakan, Jumat (14/10/2011), dengan sumber daya yang terbatas, BI Jayapura kewalahan mengawasi serta mengatur kebijakan moneter di seluruh tanah Papua, yang terdiri dari 34 kota dan kabupaten.

Rentang kendali yang terlalu luas ditambah sulitnya kondisi geografis mengakibatkan koordinasi moneter di Papua tersendat-sendat. "Luas Papua ini 3,5 kali luas Jawa. Untuk koordinasi butuh waktu panjang karena harus pergi jauh dari satu kota ke kota lainnya," kata Leo.

Biaya yang dikeluarkan berkoordinasi dengan pemda terbilang tinggi dan tak bisa dilakukan setiap saat karena BI saat ini hanya di Jayapura. Ongkos distribusi uang kartal dari BI ke bank-bank juga mahal karena harus menempuh jalur udara dan laut. Tidak sedikit perusahaan pengiriman tak mau mengirimkannya.

Demikian pula dengan pengawasan peredaran uang di seluruh kabupaten/kota, khususnya uang tak layak edar dan uang palsu. Peningkatan dana pihak ketiga hingga penyaluran kredit, juga butuh kerja BI. Saat ini, dana pihak ketiga (per Agustus 2011) di Papua Barat mencapai Rp 6,8 triliun.

Keberadaan BI juga memudahkan pengawasan pada bank-bank, agar tidak menyalahi aturan perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tercatat, ada 330 kantor bank umum dan bank perkreditan di Papua Barat yang harus diawasi dan diatur.

Diakui Asisten II Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D Mandacan BI dibutuhkan di Papua Barat mengingat pertumbuhanb ekonomi di provinsi ini kian baik. Kehadiran BI juga mambantu tim pengendali inflasi daerah Papua Barat, untuk mengendalikan pergerakan harga barang dan jasa. Tujuan akhirnya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyatnya.