Dinilai Korup, LMAP Tolak LKPJ Gubernur

JAYAPURA, KOMPAS.com - Lembaga Masyarakat Adat Papua melakukan aksi demontrasi untuk menolak Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Gubernur Papua, karena dinilai banyak menyembunyikan korupsi selama menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua LMA bersama gabungan mahasiswa lewat aksi demontrasi yang digelar di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Senin (27/6/2011).

Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya dalam orasinya mendesak DPRP untuk segera membentuk tim independen yang dapat memeriksa kembali hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada semua pejabat pemerintah dan instansinya.

"Hasil laporan yang dibacakan gubernur selaku penyelenggara pemerintahan masih belum menjelaskan dengan tegas tentang temuan BPK tertanggal 18 April 2011," katanya.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat Papua juga meminta agar Pemerintah Papua tidak mengaburkan persoalan korupsi dengan kata referendum maupun sibuk dengan persoalan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan segera meminta KPK untuk turun dan menindaklanjuti temuan BPK.

Sementara Wakil Ketua DPRP, Komarudin Watubun yang menemui para pendemo itu, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPK. Namun aspirasi dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti.

Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi C, Carolus Bolly yang pada saat itu mendampingi Wakil Ketua II DPR Papua. Dia mengatakan, apa yang telah disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembanding dan masukan untuk dilihat sesuai dengan apa yang dilaporkan gubernur.

Namun, lanjutnya, satu hal yang perlu diketahui adalah sampai hari ini BPK belum juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap APBD 2010.

"Kami sangat berharap dalam waktu dekat BPK dapat menyerahkan LHP APBD 2010, termasuk LHP dana Otonomi Khusus 2010, sehingga dewan bisa melihat LKPJ yang telah disampaikan gubernur," katanya.