PARIS, KOMPAS.com — Dewan Nasional Perancis, Selasa (23/6), menyiapkan tim pencari fakta untuk mendapatkan keterangan dari sejumlah wanita Muslim yang mengenakan burka. Itu setelah Presiden Nicolas Sarkozy menentang pemakaian cadar oleh wanita Muslim di Perancis.
Sarkozy mengatakan, "Burka bukan tanda dari kepercayaan agama, tetapi sebuah tanda pengabdian yang berlebihan yang tidak diterima di Perancis." Pada 2004 diskusi tentang burka dan jilbab memicu timbulnya pelarangan untuk memakai simbol-simbol keagamaan di sekolah.
Majelis rendah parlemen menjawab seruan dari sekelompok pembuat undang-undang, sebagian besar di antaranya berasal dari kelompok sayap kanan partai UMP milik Sarkozy, atas sebuah panel untuk mencari cara pembatasan penggunaan burka.
Juru bicara Dewan Nasional Perancis, Bernard Accoyer, mengatakan, 32 pembuat undang-undang dari partai sayap kanan dan sayap kiri akan mengkaji isu ini selama enam bulan sebelum membuat rekomendasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.