Umat Katolik Harus Memilih dengan Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com — Gereja Katolik akan bersikap netral dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Gereja Katolik juga menempatkan ketiga pasangan capres-cawapres sebagai pribadi warga negara yang mempunyai hak sama untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Untuk itu, Gereja Katolik lebih fokus kepada nilai-nilai yang mestinya dipegang sebagai prinsip-prinsip dasar dalam upaya mewujudkan negara yang berkeadilan.

Demikian pernyataan resmi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komisi Kerawam KWI), Rm Edi Purwanto Pr, di Gedung KWI, Selasa (2/6).

Ditegaskan Edi, Gereja Katolik menyadari sebagai bagian dari masyarakat bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu berarti bahwa Gereja, dalam hal ini umat Katolik, mempunyai tanggung jawab atas kehidupan bersama di Tanah Air ini. “Gereja juga bertanggung jawab terhadap usaha mewujudkan kesejahteraan bersama, tanggung jawab dalam upaya mewujudkan kebaikan bersama sebagai bangsa," kata Edi Purwanto.

Tanggung jawab itu, lanjut Edi, dalam konteks dekatnya memiliki agenda yang paling konkret, yaitu persiapan untuk pemilu presiden. Sedangkan dalam konteks jauhnya, itu terkait dengan pemantapan dalam kehidupan demokrasi atau dalam perjuangan mewujudkan demokratisasi di Indonesia.

Ketua Tim Pembelajaran Politik KLSD KWI Rm Dany Sanusi OSC menambahkan, dalam rangka pilpres, KWI membuat sebuah ajakan bagi seluruh umat Gereja Katolik maupun yang bukan Katolik untuk menentukan pilihan dengan bertanggung jawab.

KWI akan mengeluarkan sebuah brosur yang akan diberikan kepada umat Katolik khususnya, bagaimana pilihan bertanggung jawab itu harus betul-betul menjadi bagian dari sikap umat Katolik ketika pada saatnya mereka harus memilih salah satu capres dan cawapres.

Dalam brosur itu akan dimuat simulasi. Umat Katolik diharapkan agar sungguh-sungguh memikirkan, melihat, menganalisis, sehingga bukan persoalan ketertarikan persona, bukan karena persoalan kekayaan, bukan karena persoalan uang, atau bukan karena persoalan janji politik.

"Jadi pilihan saya berdasarkan pada analisa. Ini yg menjadi tanggung jawab Konferensi Wali Gereja Indonesia juga terhadap pendidikan politik terhadap umat Katolik," katanya. (*)