Bandung Selatan Bebas Banjir Akhir 2011

BANDUNG, JUMAT — Wilayah selatan Bandung diyakini bisa bebas banjir mulai akhir 2011. Syaratnya, perlu dimulai perencanaan matang dan tindakan nyata yang komprehensif. Jika seluruh sinergi ini dilakukan, bukan tidak mungkin waktu dua tahun cukup mengatasi banjir.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Daerah Jawa Barat Deny Juanda dalam sebuah rapat pertemuan membahas rencana Diskusi Panel Ahli Kompas-Institut Teknologi Bandung, Jumat (6/2) di Gedung Rektorat ITB. Turut hadir pula Kepala Dinas Kehutanan Jabar Anang Sudarna, Kepala Dinas Pemanfaatan Sumber Daya Air Jabar Iding Srihadi Adiwindata, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan ITB Indratmo Soekarno, Kepala Biro Kompas Jabar Dedi Muhtadi, dan Gusti Ngurah Wisnu dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

"Perlu ada action plan segera, dan ini harus ditargetkan. Jangan lagi sekadar para ahli teriak-teriak, tetapi tidak ada dampak nyata. Masyarakat tetap saja tidak mau berubah dan lain-lain. Bisa-bisa PSDA malah frustasi," ujarnya. Dengan memberi tenggat waktu, misalnya akhir 2011, mau tidak mau ini bakal memacu berbagai pihak terkait untuk dapat menuntaskan persoalan yang terus menerus terjadi ini.

Menurutnya, target 2011 bebas banjir bukan sebuah utopi. "Taruhlah gubernur itu menganggarkan Rp 500 miliar, lalu dari pusat Rp 1 triliun, dan kabupaten/kota masing-masing Rp 100 miliar, ini (banjir) bisa selesai. Namun, sambil solusi jangka pendek itu dilakukan, gerakan rehabilitasi di hulu tidak boleh berhenti," ucapnya.

Untuk rehabilitasi, pihaknya baru-baru ini mendapat tawaran dari PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk bantu menyebarkan benih rumput di daerah hulu. Diharapkan, ini bisa membantu proses rehabilitasi dan memperbaiki kemampuan tangkap air di wilayah hulu. Ia percaya, jika kombinasi penanganan dilakukan, termasuk misalnya membuat situ kecil di wilayah aliran sungai, wacana pemapasan Curug Jompong tidak lagi jadi pilihan dominan.

Curug Jompong

Namun, di dalam kesempatan ini, pihak PSDA dan BBWS percaya, solusi paling mendesak untuk mengatasi banjir adalah dengan memapas Curug Jompong. Wacana ini, menurut Iding dan Gusti, sudah dibicarakan dengan Kementerian Bappenas RI. Proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 500 miliar dengan jangka waktu pengerjaan satu hingga dua tahun. Pemapasan dilakukan maksimal setinggi enam meter. Dengan berbagai proses dan tahapan, ia memperkirakan, Bandung baru bebas banjir di 2014.

Indratmo berharap, selain pemapasan Curug Jompong, perlu dibuat situ-situ kecil di sekitar daerah aliran anak sungai untuk menampung air. "Kita sebut situ. Kalau waduk kan terdengarnya besar. Padahal kan tidak," ucapnya. Selain itu, tetaplah perlu dilakukan penanganan banjir dengan pendekatan di Jakarta, yaitu membuat folder-folder buatan lain yang menampung air dengan bantuan pompa. Pendekatan ini tidak berimplikasi pada opsi pembebasan lahan yang besar.

Anang Sudarna mengingatkan, persoalan sosiologis, yaitu perilaku masyarakat petani di wilayah hulu DAS Citarum tidak bisa dilupakan. Pihaknya kini telah menyusun suatu skema untuk mengatasi kendala sosiologis ini melalui tiga opsi, yaitu alih profesi, alih komoditi, dan alih lokasi. Kedua opsi awal adalah yang terbaik dan memungkinkan. Petani yang bisa menggarap sayur-sayuran diarahkan untuk alih menanam tanaman keras atau ke profesi lainnya.

Berbagai solusi komprehensif dan konsep tindakan nyata penanganan banjir di Bandung ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Diskusi Panel Ahli Kompas-ITB yang sedianya diadakan Kamis (19/2) di Graha Kompas Gramedia. Hasil diskusi ini rencananya juga akan dijadikan naskah akademik konsultasi penanganan banjir Citarum dengan Bappenas RI.