Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Undip Sebut Publik Bakal Lupa dengan Isu Dinasti Politik Jokowi: Pemilih di Indonesia Mudah Lupa dan Iba

Kompas.com - 27/10/2023, 08:06 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman menyebut masyarakat bakal lupa dengan isu dinasti politik Jokowi yang kini panas dibicarakan publik

Pasalnya menurut Wahid, meski kini terlihat banyak yang kecewa dengan sikap politik Jokowi, tapi sudah menjadi watak masyarakat pemilih di Indonesia memaafkan hal itu dan melupakannya.

"Menariknya karakter pemilih di Indonesia kan begitu. Satu mudah lupa, kedua mudah iba. Pasti dinastinya dianggap sesuatu yang wajar. Itu tren," ungkap Wahid lewat sambungan telepon, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Pengamat Undip Anggap Ucapan Prabowo yang Wajarkan Dinasti Politik demi Selamatkan Gibran dari Isu Negatif

Belum lagi dengan absennya wacana yang menentang praktik dinasti politik secara besar, membuat masyarakat semakin turut mewajarkan hal itu.

Sebagaimana narasi Prabowo yang merasionalkan praktik dinasti politik secara umum dengan dalih pengabdian keluarga untuk bangsa dan negara.

"Di saat yang sama tidak ada counter wacana yang kuat ya. Masyarakat pemilih kita masih seperti itu. Pada akhirnya akan dianggap sebuah kewajaran," lanjut Wahid.

Sehingga pada saatnya nanti ketika kemarahan publik sudah mereda, kemungkinan besar akan tetap banyak suara yang memilih Gibran meski sempat lekat dengan isu tersebut.

"Iya (akhirnya banyak suara ke Gibran), saya kira memang potensi daya ungkitnya (elektabilitas Gibran mendongkrak Prabowo) luar biasa ya," ujar Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu.

Belum lagi dengan dukungan restu ayahnya, Jokowi yang masih menjabat di kursi pemerintahan sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Apalagi kalau kemudian didukung oleh instrumen kekuasaan. Itu yang pasti akan jauh pembandingnya," bebernya.

Sebelumnya Prabowo menyebut semua partai juga mempraktikkan politik dinasti, termasuk PDI-P. Menurutnya praktik itu bukan hal negatif karena mengacu pada keluarga yang memilih untuk mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa.

“Kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa. Salahnya apa? Jangan dipolitisasi,” ujar Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Soroti Pernyataan Prabowo dan Jokowi soal Dinasti Politik, Pengamat: Republik Ini Mundur Kembali ke Abad Ke-18

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Regional
Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Regional
Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Regional
Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Regional
Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Regional
Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Regional
Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Regional
PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

Regional
Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Regional
APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

Regional
Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Regional
Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Regional
Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Regional
Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Regional
Pilkada Bangka Selatan, PDIP Berpotensi Usung Kembali Petahana Riza-Debby

Pilkada Bangka Selatan, PDIP Berpotensi Usung Kembali Petahana Riza-Debby

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com