SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, memastikan peserta didik di Rembang yang melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo mendapat pendampingan khusus agar tidak dirundung di sekolah.
"Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," kata Uswatun dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).
Baca juga: Soal Dugaan Pungli di SMKN 1 Sale Rembang, Ganjar: Saya Minta untuk Dikembalikan
Sebelumnya ramai pengakuan seorang peserta didik di SMK Negeri 1 Sale yang mengungkapkan adanya penarikan pungli berkedok infak.
Setelah Disdikbud melakukan pengecekan dan penyelidikan, Uswatun mendapati hasil pungli digunakan untuk pembangunan musala.
"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen," bebernya.
Kepala SMKN 1 Sale itu dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.
Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Lalu, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
Akibatnya, Kepala SMKN 1 Sale tersebut saat ini ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng.
Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.