DPW PPP Papua Barat Tegaskan Tetap Solid di Tengah Pergantian Ketua DPP

MANOKWARI, KOMPAS.com - Dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan PPP Papua Barat menegaskan akan tetap solid di tengah isu pergantian Pimpinan DPP di Jakarta.

Sekretaris DPW PPP Papua Barat, Asri ST mengatakan, hingga kini tidak ada perbedaan pendapat di DPW, apalagi dualisme.

Dia mengatakan, DPW PPP Papua Barat terus menjaga soliditas   

"Itu hanya insiden di Dewan Pimpinan Pusat PPP yang sudah berakhir melalui surat Kemenkumham yang memutuskan Muhamad Mardiono sebagai Plt. Ketum PPP," kata Asri, Rabu (15/9/2022)

Baca juga: Kata PPP Soal Kemungkinan Usung Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Dia mengatakan, saat ini PPP Papua Barat tengah menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kita sekarang sedang fokus untuk menyiapkan persyaratan dan juga pembenahan struktur secara internal di wilayah maupun DPC di Kabupaten Kota agar menghadapi Pemilu 2024" ujarnya.

Salah satunya setelah melakukan rapat harian dengan pengurus wilayah dan menggelar rapat dengan pengurus DPC dari Kabupaten Kota untuk menyiapkan agenda Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil PPP Provinsi Papua Barat.

"Agenda Muskerwil ini kita siapkan agar dibuka oleh Ketum PPP Muhamad Mardiono, sekarang kita bangun komunikasi dengan DPP tentang kepastian waktu Ketum ke Papua Barat" ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan baru PPP.

Baca juga: Mardiono Tawarkan Posisi di Majelis Pertimbangan PPP, Suharso Belum Mau

Yasonna mengonfirmasi Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

“Benar (SK Kemenkumham asli),” ucapnya dihubungi Kompas.com, Jumat (10/9/2022). Adapun pengesahan tersebut hanya berselang lima hari setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP digelar di Banten pada Minggu (4/9/2022).

Dalam Mukernas disepakati bahwa Mahkamah Partai PPP mengganti Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dan menunjuk Muhamad Mardiono jadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.