Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Akui Pernah Bertemu Atut Sebelum Sengketa Pilkada Banten

Kompas.com - 05/05/2014, 21:13 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengaku pernah bertemu dengan Gubernur Banten Atut Chosiyah di Gedung MK, Jakarta. Menurut Mahfud, pertemuan itu terjadi jauh sebelum ada perkara sengketa Pilkada Banten yang melibatkan Atut.

"Saya kenal Ratu Atut. Dia datang ke kantor saya lama sebelum pilkada, setahun lebih," kata Mahfud saat bersaksi dalam sidang mantan Ketua MK, Akil Mochtar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Mahfud menjelaskan, dalam pertemuan itu, Atut menanyakan mengenai masa jabatannya sebagai Gubernur Banten. Saat itu Atut ingin kembali maju sebagai calon gubernur pada periode selanjutnya.

"Dia nanya satu hal, 'Bapak, saya menggantikan gubernur lama, dan sekarang cagub tidak boleh dua kali. Apakah yang saya gantikan itu dianggap satu priode?'," kata Mahfud. Saat itu, Mahfud menjawab bahwa seorang kepala daerah yang menjabat lebih dari 2,5 tahun atau separuh masa jabatan dianggap telah menempuh satu periode masa jabatan.

Selain itu, Mahfud juga mengaku pernah diminta Atut untuk mengisi ceramah di kantor gubernur. Mahfud menyatakan menolak permintaan itu karena saat itu Atut datang dengan status calon gubernur. "Karena dia mengundang dikaitkan dengan cagub, maka saya tolak," kata Mahfud.

Atut dan pasangannya, Rano Karno, akhirnya memenangkan Pilkada Banten berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Banten. Hasil pilkada itu digugat ke MK oleh pasangan lawan Atut-Rano. Mahfud menjadi ketua panel pada perkara sengketa Pilkada Banten. Mahfud membantah, ada praktik suap untuk pengurusan sengketa pilkada tersebut. Saat itu, gugatan pasangan lawan ditolak sehingga Atut dan Rano tetap memenangkan Pilkada Banten.

Dalam dakwaan, Akil diduga menerima hadiah atau janji dari adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sebesar Rp 7,5 miliar. Uang diberikan secara bertahap dalam kurun waktu Oktober-November 2011. Pemberian uang itu terjadi setelah ada permohonan keberatan hasil Pilkada Banten, yang dimenangkan oleh Atut dan wakilnya, Rano Karno. Uang itu ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat yang diketahui merupakan perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita. Akil membantah menerima uang itu terkait sengketa Pilkada Banten karena ia bukan hakim yang mengadili perkara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com