Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

21 Persen Pemilih Diprediksi Golput pada Pileg 2014

Kompas.com - 19/12/2013, 13:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 21 persen pemilih menyatakan tidak berminat berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti. Mereka pun diprediksi tidak akan menggunakan hak suaranya alias golput. Hal tersebut berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013).

"Terkait partisipasi masyarakat di Pemilu Legislatif 2014 ini, ada potensi golput yang cukup besar, bisa kita lihat, mencapai 21 persen," kata peneliti Pol-Tracking, Aria Budi, menjelaskan temuan surveinya.

Sebanyak 79 persen sisanya menyatakan berminat untuk memilih. Namun, menurut Aria, angka 79 persen itu tidak bisa menjadi patokan. Pasalnya, mereka yang menyatakan berminat, pada kenyataannya belum tentu benar-benar akan menggunakan hak pilihnya.

"Pada kenyataannya, dari 79 persen ini ada juga yang berminat, tapi hanya sekadar datang saja ke TPS merayakan pergelaran lima tahun sekali, tapi tidak memilih," katanya.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR mengatakan, tingginya potensi golput itu terjadi karena rendahnya angka keterkenalan caleg. Padahal, menurutnya, masyarakat saat ini cendrung memilih figur caleg dibanding partai.

"Tapi mereka tidak tahu siapa figur caleg yang akan mereka pilih, jadinya sulit bagi rakyat untuk memilih," kata Hanta.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2.010 warga di seluruh provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri.

Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com