Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Hal yang Harus Diperhatikan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran

Kompas.com - 11/07/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta pemerintah serius menangani masalah infrastruktur menjelang mudik Lebaran. Ada enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan ini untuk mempersiapkan infrastruktur yang menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik.

"Pertama, pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur yang akan dilalui oleh pemudik baik jalur darat, udara, dan laut. Semua jalur yang dilalui pemudik harus dipastikan dalam kondisi siap pada saatnya, aman, nyaman, mencukupi, dan terjangkau," ucap Marwan di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Kedua, pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang dilalui pemudik seperti jalur pantura, jalan lintas Sumatra, dan lain-lain, agar tidak terjadi kemacetan karena adanya jalan rusak atau jalan masih dalam tahap pembangunan. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan jalur-jalur alternatif di daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan karena volume kendaraan pemudik.

Ketiga, untuk jalur laut harus dipastikan infrastruktur pelabuhan sudah memadai, tersedianya lahan parkir untuk menunggu, tersedianya kapal-kapal untuk mengangkut pemudik yang layak, aman, nyaman, dan mencukupi untuk mengangkut pemudik sekaligus kendaraannya.

"Jangan sampai ada pemudik yang harus menunggu berhari-hari bahkan lebaran di pelabuhan," tukas Marwan.

Keempat, pemerintah harus menyiapkan angkutan massal untuk pemudik yang aman, nyaman dan murah sekaligus menyiapkan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik. Disamping hal itu bisa menstimulasi agar pemudik beralih ke kendaraan umum juga bisa mengurangi tingginya volume kendaraan pribadi di jalan terutama kendaraan roda dua.

"Misalnya tiket kereta api atau kapal harus murah jika perlu gratis bagi yang kurang mampu atau mudik gratis massal dengan bis yang di sponsori oleh pemerintah yang sekaligus menyediakan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik," kata Marwan.

Kelima, pemerintah harus menyiapkan posko keamanan dan kesehatan pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan keamanan. Jangan sampai pemudik meninggal karena kecelakaan yang disebabkan tidak tersedianya tenaga kesehatan atau adanya gangguan keamanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya petugas keamanan.

"Terakhir, stakeholder pemerintah yang terkait dengan mudik seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah yang dilalui pemudik harus berkoordinasi dan saling membantu demi terwujudnya mudik yang aman, dan nyaman," ucap Marwan.

Kurangi risiko


Menurutnya, masalah infrastruktur yang diperhatikan dengan baik tentu akan mengurangi risiko terjadinya kemacetan panjang dan kecelakaan selama arus mudik.

"Dalam sepekan terakhir berita macetnya jalur pantura masih menghiasi beberapa media nasional. Bahkan banyak kendaraan yang memilih pindah lewat jalur selatan. Termasuk juga jalur lintas Sumatera, dan daerah-daerah lain butuh perhatian serius," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com