Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persinyalan KRL Buruk, Dahlan Iskan Peringatkan Dirut PT LEN

Kompas.com - 01/07/2013, 23:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seiring dengan penerapan tiket elektronik dan tarif progresif dalam pelayanan KRL commuter line, seluruh infrastruktur pendukung harus mulai ikut diremajakan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persinyalan dan pengaturan perlintasan kereta.

Pihak yang menangani persinyalan dan pengaturan perlintasan kereta itu adalah PT Lembaga Elektronika Nasional Industri (PT LEN Industri). Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kinerja PT LEN Industri sejauh ini tidak memuaskan.

"Saya sudah peringatkan Dirut LEN harus selesaikan persinyalan pada tahun ini. Kalau tidak selesai, saya akan bilang untuk apa menjadi Dirut LEN," ujar Dahlan dalam acara peresmian penerapan tiket elektronik dan tarif progresif di Stasiun Manggarai, Senin (1/7/2013).

Dahlan pun menyatakan, jika dalam satu tahun mendatang masalah persinyalan masih sering terjadi, ia akan mencopot Abraham Mose dari jabatan Direktur Utama PT LEN Industri.

"Kalau tidak selesai juga, sama halnya seperti wartawan yang tidak bisa menulis berita," ujar Dahlan, yang memang pernah menjadi wartawan.

Tiket elektronik dan tarif progresif pada layanan KRL commuter line resmi diterapkan pada Senin (1/7/2013). Mengenai tarif, penumpang membayar Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama dan menambah Rp 5.00 untuk setiap tiga stasiun berikutnya.

Hal tersebut menimbulkan masalah. Tarif progresif membuat biaya perjalanan lebih murah dibanding sistem satu tarif yang digunakan sebelumnya sehingga jumlah masyarakat yang ingin naik KRL commuter line pada Senin (1/7/2013) menjadi jauh lebih banyak.

Namun, mesin pemeriksa tiket tidak bekerja sesuai tuntutan. Masyarakat mengantre masuk peron lebih lama dari biasanya.

Masalah itu ditambah mogoknya sebuah KRL ekonomi Jakarta-Bogor di Stasiun Kalibata, Jakarta Selatan. Kereta mogok karena ada bagian pada sistem kelistrikan dalam kereta yang terbakar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com