Tifatul: Kesepakatan di Lembang, PKS Dukung BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, kesepakatan para pimpinan PKS di Lembang, Jawa Barat, adalah mendukung Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal ini berbeda dengan sikap yang disampaikan PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013).

Tifatul mengungkapkan, dalam pertemuan di Lembang yang dihadiri Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekretaris Jenderal, pimpinan fraksi, dan para menteri asal PKS menyepakati enam hal. Di antara keenam hal itu yakni seluruh kader diminta untuk cooling down, mencopot spanduk, dan mendukung program untuk kepentingan masyarakat.

Dalam poin terakhir, kata Tifatul, bisa diartikan bahwa PKS seharusnya mendukung kebijakan BLSM.

"Meski tidak disebutkan persis untuk mendukung kenaikan BBM, tapi terjemahannya nanti akan seperti itu karena mendukung program untuk rakyat seperti BLSM, BSM, Raskin, PKH, dan Jamkesmas," kata Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Tifatul mengaku tak kecewa ketika akhirnya PKS menyatakan menolak kenaikan BBM dan program BLSM. Namun, kata dia, sikap penolakan PKS ini akan dievaluasi.

"Nanti akan kami bawa lagi ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sepekan ini," katanya.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin malam, setelah empat fraksi menoak mengesahkan RUU tersebut karena tidak sepakat akan kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Oleh karena itu, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan.

Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM setelah RAPBN-P disahkan. Sikap PKS ini lagi-lagi berseberangan dengan sikap partai koalisi lain. Para politisi Partai Demokrat meminta agar PKS segera dikeluarkan dari koalisi. Sementara, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy meminta agar Presiden SBY segera mengambil keputusan akan nasib PKS di koalisi.