Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Kemenangan Ganjar Bukti PDI-P Solid

Kompas.com - 27/05/2013, 14:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengaku puas dengan hasil Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Meski belum final, ia mengklaim perolehan suara sementara pasangan jagoan PDI-P, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, mengungguli dua pasang calon lainnya. Kunci keberhasilannya, kata Puan, karena mesin partainya solid.

"Ini bukti bahwa mesin partai solid dan bergandengan bersama rakyat," kata Puan saat dihubungi pada Senin (27/5/2013).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan terima kasih kepada semua kader yang telah bekerja keras dalam upaya memenangkan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Saat ini, PDI Perjuangan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPUD Jawa Tengah.

"Insya Allah Pak Ganjar jadi gubernur, Pak Heru jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Di Jateng makin istimewa buat PDI Perjuangan karena banyak pecinta Bung Karno," kata cucu dari Presiden Soekarno ini.

Seperti diketahui, berdasar perhitungan sementara KPU Daerah Jawa Tengah, pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko unggul dibandingkan dua pasangan lain. Ganjar-Heru mendapatkan 48,25 persen suara, pasangan Bibit-Sudijono 30,59 persen suara, dan pasangan Hadi-Don Murdono 21,16 persen suara. Jumlah suara yang masuk sebanyak 67,24 persen atau sekitar 40.000 dari total sekitar 61.000 tempat pemungutan suara (TPS). Hasil ini dikirimkan dari masing-masing KPPS melalui pesan singkat pada nomor khusus.

Atas dasar itu, Ganjar mengaku sudah mulai menyusun konsep programnya. Hal itu dilakukan agar setelah dilantik nanti ia bisa segera bekerja untuk rakyat. Sejumlah tim utama yang disiapkan Ganjar adalah tim politik dan tim ekonomi.

Ganjar juga mengaku akan segera ke Jakarta untuk membereskan pekerjaannya yang tersisa sebagai anggota DPR RI. Setelah itu, ia akan mengundurkan diri dari DPR dan berkonsentrasi di Jawa Tengah. Beberapa hal yang dijanjikan Ganjar dalam kampanye ialah adanya kartu petani dan kartu nelayan. Kartu tersebut untuk menjamin agar subsidi pemerintah diterima oleh orang yang berhak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com