Kasus Izin Makam, KPK Periksa Bupati Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum, Selasa (14/5/2013). Yasin akan diperiksa sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi untuk semua tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pagi tadi, Yasin mengaku dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher tersebut. "Saya dipanggil sebagai saksi dalam kasus tertangkap tangannya ketua DPRD," katanya.

Saat ditanya apa yang diketahuinya soal kasus ini, Yasin mengatakan, "Nanti saja setelah ini saya akan berikan keterangan."

Pemeriksaan Yasin ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada 2 Mei 2013. Sebelumnya, Yasin mengaku menerima layanan pesan singkat (SMS) dari Iyus. Pesan singkat tersebut berisi permintaan tolong agar Yasin menandatangani izin lokasi taman pemakaman bukan umum untuk PT Garindo Perkasa.

Iyus ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Garindo Perkasa terkait kepengurusan permohonan izin lokasi taman pemakaman bukan umum tersebut. Atas SMS dari Iyus itu, Yasin mengaku hanya menanggapinya dengan menjawab, "Mangga (silakan)."

Menurut Yasin, "mangga" itu berarti mempersilakan Iyus memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yasin juga mengaku telah menandatangani izin lokasi yang diajukan PT Garindo Perkasa tersebut. Namun, menurut Yasin, dia mengeluarkan izin itu bukan semata-mata atas permintaan Iyus. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengaku tidak pernah dijanjikan apa pun, apalagi menerima sejumlah uang terkait penerbitan izin lokasi tersebut.

Adapun Iyus beserta dua orang lainnya, yakni pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, Usep Jumenio, dan pegawai honorer di Pemkab Bogor, Listo Welly Sabu, diduga menerima uang dari Direktur PT Garindo Sentot Susilo dan Nana Supriatna terkait kepengurusan permohonan izin pengelolaan lahan tersebut. Sentot dan Nana juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. PT Garindo mengajukan izin untuk mengelola lahan 100 hektar di Desa Antajaya, Tanjung Sari, sebagai taman pemakaman bukan umum, padahal sebagian lahan tersebut masuk dalam kawasan konservasi.