Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buru Teroris, Densus Jangan Pertontonkan "Teroristainment"

Kompas.com - 10/05/2013, 13:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi operasi yang digelar Datasemen Khusus 88 Mabes Polri dalam meringkus para terduga teroris. Menurutnya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Mabes Polri. Salah satunya, operasi Densus 88 yang digelar dengan durasi yang sangat lama, dengan aksi baku tembak sekitar delapan jam.

Menurut Fadli, hal itu patut dipertanyakan, serta perlu dilakukan evaluasi dan audit. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah operasi tersebut telah sesuai prosedur. Demikian pula dengan penyiaran langsung penyergapan oleh media.

"Tak perlu rakyat disuguhkan 'teroristainment'. Berbahaya," kata Fadli, Jumat (10/5/2013).

Seperti diketahui, pada Rabu (8/5/2013) lalu, Densus 88 melakukan operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota, Bandung, Kendal, dan Kebumen. Hasilnya, 13 orang ditangkap dan tujuh orang terduga teroris tewas di tempat. Fadli mengungkapkan, dalam operasi di Bandung, dukungan aparat dianggapnya lebih dari cukup, yakni 18 anggota tim Densus 88 dibantu tim Polda Jabar dan Polres Bandung.

Dengan demikian, penangkapan para terduga teroris seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. "Apalagi jumlah terduga teroris jauh lebih sedikit dan minim perlawanan. Peluru (Densus 88) royal sekali berhamburan, tapi terlihat satu arah. Apakah memang ada baku tembak?" ujarnya.

Ia menilai, operasi terbuka dan panjang bisa memicu radikalisme baru atau dendam lebih hebat dari kerabat dekat. Terlebih status para teroris masih sebatas terduga.

"Prosedur operasi penangkapan teroris juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan HAM. Kadang perlakuan di lapangan terhadap seseorang yang baru saja terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM, padahal ditonton oleh publik," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com