Pandeglang Peringkat Dua Nasional

PANDEGLANG, KOMPAS.com -  Kabupaten Pandeglang, Banten, meraih peringkat dua secara nasional, di bawah Kota Tangerang, dalam status kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

"Keberhasilan kita meraih peringkat dua itu, tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 120-2818 tahun 2013 tanggal 24 April 2013 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Secara Nasional," kata Kabag Humas Sekretariat Kabupaten Pandeglang, Agus Makdum, di Pandeglang, Kamis (2/5/2013).

Menurut dia, prestasi itu menunjukkan sebuah kemajuan bagi pemerintahan Kabupaten Pandeglang dibawah kepemimpinan Bupati Pandeglang Erwah Kurtubi.

Menurut Agus, pemberian penghargaan itu diberikan Mendagri dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVII 2013, merupakan momentum yang sangat berarti bagi Kabupaten Pandeglang.

Sebab, kata dia, Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal 25 April bersamaan dengan Ulang Tahun Kabupaten Pandeglang yang diperingati pada 1 April 2013.

"Tahun 2013 ini Kabupaten Pandeglang menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran ke X tingkat Provinsi Banten, dan menjadi pusat kegiatan seluruh kabupaten/kota di Banten," katanya.

Selain itu, Kabupaten Pandeglang menempati peringkat ke-4 tingkat Provinsi Banten dan peringkat ke-86 tingkat nasional, untuk penilaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) 2011 yang disusun pada tahun 2012.

Hasil dan skor sebagaimana ditunjukkan di atas, diperoleh dari Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 3671/ OTDA tanggal 20 Juni 2012 Perihal Pelaksanaan EKPPD terhadap LPPD tahun 2011.

"Penilaian itu berdasarkan tim evaluasi merupakan gabungan dari tim teknis daerah, serta tim teknis pusat termasuk di dalamnya BPKP dan Kemendagri, yang melakukan evaluasi kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Ia juga menjelaskan, prestasi dan kemajuan ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, yang mampu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD, termasuk kecamatan dan keluarahan/desa.