Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Penulis Pidato SBY Maju Jadi Caleg DPD

Kompas.com - 22/04/2013, 18:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmad, yang juga mantan penulis pidato Presiden SBY, memutuskan melanjutkan karier politiknya sebagai calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Daerah. Rahmad akan bertarung memperebutkan kursi DPD Sumatera Barat.

Rahmad menuturkan, alasannya memilih Sumatera Barat lantaran dia merasa sebagai putra daerah perlu memperjuangkan masyarakat di ranah Minang. Keputusan maju sebagai caleg DPD ini pun diakui Rahmad atas dorongan masyarakat di sana.

"Masyarakat Minang di rantau dan di Sumbar mendorong dan mendukung agar ada putra daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di pentas nasional. Karena dukungan itu kuat, setelah istikharah, usulan itu saya terima. Mudah-mudahan, bersama masyarakat Minang, kepentingan daerah makin banyak yang bisa diperjuangkan," ujar Rahmad dalam pesan singkatnya, Senin (22/4/2013).

Rahmad pun mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 3.000 warga Sumatera Barat. "Alhamdulillah sudah memperoleh dukungan jauh di atas batas minimal," ujar Rahmad.

Sebelumnya, Rahmad berkarier sebagai Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat saat kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Namun, semenjak Anas mengundurkan diri, Rahmad juga mengambil langkah serupa. Rahmad mengaku sikapnya mengundurkan diri dari Partai Demokrat bukan karena sebagai loyalis Anas. Namun, ia melihat SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina telah mendapatkan saran-saran yang tidak baik dari orang-orang sekelilingnya.

Rahmad mengaku telah mendapat dukungan dari Anas. "Mas Anas mendoakan semoga urusan di daerah lancar," imbuhnya.

Langkah pencalonan sebagai anggota DPD yang dilakukan Rahmad juga sebelumnya dilakukan oleh politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika. Sama seperti Rahmad, Pasek juga memiliki kedekatan dengan Anas. Pasek memutuskan maju sebagai caleg DPD dari Provinsi Bali karena mengaku tak memiliki cukup waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi yang cukup rumit dari partainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com