Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkap Tangan di Sentul, Tak Ada Penyelenggara Negara Tertangkap

Kompas.com - 17/04/2013, 00:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari total tujuh orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, di Sentul, Bogor, Selasa (16/4/2013) sore, tidak satu pun merupakan penyelenggara negara. Ketujuh orang ini terdiri atas empat orang pekerja swasta, dua sopir, dan seorang staf Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Ini masih dikembangkan, mohon bersabar, karena masih dalam tahap pemeriksaan, ini proses masih berjalan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (16/4/2013) malam. Dia mengakui, tindak pidana korupsi tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan penyelenggara negara, pejabat, atau penegak hukum yang masuk dalam kewenangan penindakan KPK.

Meskipun demikian, menurut Johan, KPK tengah mengembangkan peristiwa tangkap tangan ini sehingga sang penyelenggara negara bisa dijerat. Untuk hari ini, kata Johan, penyidik KPK sudah kembali dari lokasi tangkap tangan.

Penangkapan dilakukan di dua tempat. Dari rest area, Sentul, Bogor, KPK meringkus enam orang, yakni Direktur PT GP berinisial STT, staf Pemerintah Kabupaten Bogor berinisial U, dan dua orang yang diduga makelar berinisial N dan W, serta dua orang sopir. Kemudian tim KPK menangkap seorang berinisial I yang juga diduga sebagai perantara.

Adapun STT bersama-sama N diduga memberikan uang kepada U yang saat itu didampingi W. KPK menyita uang dalam tas besar yang nilainya sekitar Rp 800 juta. Diduga, pemberian uang ini terkait kepengurusan izin lahan PT GP di Kecamatan Tanjung Sari, Bogor. Lahan seluas satu juta meter persegi itu rencananya akan diubah menjadi taman pemakaman mewah.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com