Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kepala BIN: Komnas HAM Belajar Dulu!

Kompas.com - 16/04/2013, 13:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Hendropriyono meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kembali memelajari pernyataannya tentang pelanggaran HAM dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan. Menurutnya, pernyataan Komnas HAM itu tidak berimbang dan terlalu menyudutkan Kopassus.

"Komnas HAM suruh belajar dulu. Saya enggak percaya Komnas HAM berpikiran sepeti itu. Kita prajurit dan dikirim ke medan pertempuran, tapi kita jadi salah di mana-mana karena politik," kata Hendro, seusai menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-61 Kopassus, di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2013).

Hendro menegaskan, dalam kasus Cebongan, yang melanggar HAM adalah kelompok preman karena telah menyerang dan membunuh seorang anggota Kopassus di Cafe Hugo's. Hal itu ia lontarkan berdasarkan rekaman CCTV yang jelas-jelas merekam penyerangan brutal pada anggota Kopassus.

"Coba lihat (CCTV) orang bebas masuk ke mana saja, kok malah digebukin? Sampai mati pun diseret. Itu pelanggaran HAM. Kopassus secara hukum salah, tapi secara moral saya setuju," ujarnya.

Untuk diketahui, usai melakukan penyelidikan pada 26-29 Maret 2013, Komnas HAM menyatakan bahwa kasus Cebongan merupakan tindak pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila juga menyatakan, perusakan dan perampasan CCTV, server monitor dan telepon genggam juga menjadi salah satu pelanggaran HAM di mana merampas hak milik orang lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com