Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caketum Demokrat Minimal Lima Tahun Jadi Pengurus

Kompas.com - 21/03/2013, 22:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Tinggi Partai Demokrat tengah mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk calon ketua umum baru. Salah satunya terkait minimal masa bakti di kepengurusan partai.

"(Minimal) lima tahun dia menjadi pengurus," ujar Wakil Ketua Umum Max Sopacua di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (21/3/2013). Sebelumnya, persyaratan calon ketua umum Partai Demokrat sudah diperlunak dengan membolehkan rangkap jabatan dilakukan calon itu. Semula, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ketua umum harus orang yang fokus mengurus partai.

Wakil Ketua Umum Jhonny Allen mengatakan, tidak ada kriteria khusus yang diminta SBY saat meminta ketua umum yang baru adalah orang yang bisa fokus. "Memang kalau ada dua jabatan langsung disebut tidak fokus? Kan tidak," ujarnya.

Max pun berpendapat sama. Menurut Max, tidak mungkin seorang politisi hanya memiliki satu jabatan saja. "Partai kan tidak menggaji kita. Jadi, wajar saja kalau ada pengusaha yang di partai juga. Kan sama-sama kerja, yang penting fokus," ucapnya.

Dengan syarat-syarat itu, terbuka peluang Marzuki Alie masuk kembali dalam bursa calon ketua umum. Pasalnya, sebelumnya, pencalonan Marzuki sempat mengundang keraguan di beberapa pengurus karena Marzuki kini tengah menjabat sebagai Ketua DPR.

Partai Demokrat akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa pada 30-31 Maret 2013 di Bali. Kongres dilakukan untuk memilih ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Diperkirakan akan ada sekitar 800 peserta mengikuti kongres itu.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com