Manado, Kompas -
Bupati Sangihe HR Makagansa, di Manado, Rabu (20/3), mengungkapkan, program pulang kampung atas dasar surat keluhan warga suku Sangir yang
Kepala Badan Perbatasan Sulawesi Utara Jus Mononutu mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulut tak memiliki anggaran memulangkan warga Sangir. Bantuan sebanyak Rp 400 miliar dana APBN tahun 2013 untuk tiga kabupaten kepulauan perbatasan, Sangihe, Sitaro, dan Talaud, digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Dari dana itu, ujar Mononutu, sekitar Rp 100 miliar dipakai untuk pembangunan lapangan terbang dan fasilitas terminal di Miangas, Talaud. Sementara itu, dana perbatasan untuk Kabupaten Sangihe dipakai membeli kapal pemantau dan pembangunan dermaga.
”Anggaran perbatasan untuk infrastruktur, bukan untuk pemulangan warga,” katanya.
Makagansa menambahkan, sebagian warga Sangir mendiami gugusan pulau di Mindanao Selatan, Sarangani, Balut, dan General Santos. Tercatat sekitar 12.000 warga Sangir hidup di Filipina. Sebagian hidup dalam kondisi morat-marit. Pendapatan mereka 50-100 peso (sekitar Rp 12.500-Rp 25.000) per hari.
Pemulangan warga Sangir dari Filipina berkorelasi dengan program repatriasi dari Kementerian Luar Negeri. Program tersebut sempat dilakukan belasan tahun lalu, tetapi terhenti karena