Kulisusu, Ibukota Buton Utara

KENDARI, KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten Buton Utara akan mengganti nama ibukotanya dari semula bernama Buranga menjadi Kulisusu.

Berkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Buton Utara, Jumat (11/1/2013), telah melakukan rapat bersama Gubernur Sultra untuk mengusulkan perubahan nama ibukota itu ke Kementerian Dalam Negeri. 

Rapat yang berlangsung di aula rapat Kantor Gubernur Sultra dipimpin Gubernur Nur Alam dan dihadiri Wakil Gubernur Saleh Lasata, Sekretaris Daerah Zainal Abidin, Bupati dan wakil Bupati Buton Utara, Ketua DPRD Buton Utara, dan pimpinan SKPD Buton Utara.

Intinya, membahas polemik penempatan dan pemaknaan ibukota di Buton Utara semenjak daerah itu dimekarkan 2006 lalu hingga saat ini. Dalam undang-undang pemekaran disebutkan bahwa ibukota Buton Utara terletak di Buranga, sementara fakta yang ada saat ini seluruh penyelenggaraan pemerintahan berpusat di Kulisusu atau Ereke. Kulisusu dan Buranga sebenarnya berada dalam satu kawasan, tetapi warga Desa Buranga menganggap bahwa perkantoran pemerintah harus di Desa Buranga.

Gubernur mengatakan, hanya satu cara untuk mengakhiri polemik yang sudah terjadi bertahun tahun lamanya, yakni pergantian nama ibukota, tetapi tetap dalam kawasan yang sama. "Pergantian nama itu dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibukota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibukota, dan Pemindahan ibukota," kata Nur Alam.

Menurut dia, yang paling memungkinkan adalah pergantian nama ibukota, dari Buranga menjadi Kulisusu, karena antara Buranga dan Kulisusu masih dalam kawasan yang sama, yakni yang selama ini dikenal kawasan Buranga. Berbagai argumen dikemukakan dalam rapat tersebut yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan kesepakatan akan menyampaikan surat pengusulan perubahan nama ibukota dari Buranga menjadi Kulisusu ke Mendagri.

Terkait adanya riak-riak sebagian elemen masyarakat yang menolak pergantian nama itu, kata Gubernur, adalah hak demokrasi, yang penting dalam menyampaikan riak dan aspirasi tidak melakukan anarkisme dan pengrusakan.

Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah mengatakan, adanya elemen masyarakat yang menolak upaya pemerintah tersebut tetap dihargai sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi fakta yang ada saat ini bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan di Kulisusu.

"Hanya Kulisusu yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kita usulkan untuk pergantian nama, Bukan pemindahan Ibukota karena antara Kulisusu dan Buranga akan tetap dalam satu kawasan ibukota Buton Utara," katanya.