Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Faktual, Presiden dan Sekjen Masih di Luar Negeri

Kompas.com - 05/11/2012, 12:29 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhalangan hadir saat KPU Pusat melakukan verifikasi faktual di Kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Alasan yang dikemukakan pengurus PKS, kedua petinggi partai itu sedang berada di luar negeri.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPP PKS Syahfan Badri mengatakan, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq melaksanakan agenda kunjungan parpol ke luar negeri, sedangkan Sekjen PKS Anis Matta melaksanakan agenda kunjungan DPR ke luar negeri.

"Sejak tiga bulan lalu sudah terjadwal ada kunjungan ke luar negeri. Sementara dari KPU sendiri baru dijadwal tiga hari lalu," kata Syahfan seusai verifikasi di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin (5/11/2012).

Tidak hanya Presiden PKS dan Sekjen PKS, beberapa pengurus inti DPP PKS lainnya juga berhalangan hadir. Menurut Syahfan, ketidakhadiran pengurus yang juga anggota DPR RI disebabkan karena kewajiban mereka untuk mengawal verifikasi faktual yang juga sedang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing.

"Mereka sedang berada di daerah pemilihan masing-masing untuk mengawal verifikasi yang juga sedang berlangsung untuk tingkat provinsi," kata Syahfan.

Sementara itu, 14 pengurus inti PKS yang mewakili perempuan hadir dalam verifikasi tersebut. Turut hadir dua anggota DPR Fraksi PKS, yakni Fachry Hamzah dan Anis Hidayat. Ketua tim verifikasi faktual KPU Ida Budiarti menyatakan, verifikasi yang dilakukan hari ini adalah verifikasi tahap pertama. Pencocokan data administrasi yang dilaksanakan KPU mencakup tiga hal pokok.

"Kepengurusan partai politik tingkat Pusat, kepemilikan parpol, seperti gedung dan alamat, serta pemenuhan keterwakilan perempuan," kata Ida Budiarti.

Untuk verifikasi kepengurusan, pihak KPU masih mempertimbangkan langkah berikut, sehubungan dengan ketidakhadiran sejumlah pengurus inti DPP PKS. Terkait kepemilikan dan alamat gedung, KPU telah mendapatkan data lengkap. Sedangkan terkait kuota keterwakilan perempuan, PKS dinilai telah memenuhi persyaratan.

"Kan ada 14 perempuan dari 25 pengurus inti. Jadi, PKS telah memenuhi syarat," kata Ida.

Selanjutnya, Komisioner KPU yang didampingi dua anggota Setjen KPU, Tunjung Yulianto dan Dewi Andayani akan melanjutkan tugas verifikasi faktual ke kantor DPP PAN yang letaknya berdekatan dengan kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

VERIFIKASI PARPOL

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com