Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Jawab Kejanggalan Penangkapan Teroris

Kompas.com - 02/09/2012, 18:13 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen (Pol) Anang Iskandar membantah tiga kejanggalan saat penyergapan teroris di Solo yang diungkapkan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane .

"Pertama, penangkapan dua orang yang diduga teroris itu memang upaya penyergapan, bukan operasi biasa. Di tingkat polres hingga Mabes Polri dilakukan kegiatan khusus untuk mencari para tersangka yang melakukan aksi penyerangan di pos polisi," ungkap Anang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/9/2012).

Kedua, IPW menilai ada keteledoran dalam standar operasional prosedur (SOP) dalam penyergapaan yang menyebabkan anggota Densus tewas tertembak. Terkait hal itu, Anang menyatakan penyergapan sudah sesuai SOP.

"Betul, terjadi baku tembak dengan anggota kita. Masalah SOP, sudah pasti sesuai dengan standarnya saat mereka bertugas," paparnya.

Kejanggalan ketiga yang dikatakan IPW bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menggalang pencitraan dibalik serangkaian teror di Solo. Hal itu terlihat dari perintah Presiden SBY yang langsung disampaikan ke Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo untuk meninjau lokasi penyerangan sehari setelah penyergapan. Anang menyatakan perintah Presiden SBY sebagai bentuk penghormatan.

"Saat ada anggota yang gugur saat melaksanakan tugas, pasti pemimpinnya memberikan penghormatan. Sudah pasti pemimpin datang untuk melihat anggotanya," tandas Anang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com