Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Didukung Banyak Parpol, Foke Belum Tentu Menang

Kompas.com - 13/08/2012, 10:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tambahan dukungan tiga partai politik yakni, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, untuk pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) dinilai belum tentu memuluskan pemenangan Pilkada DKI Jakarta di putaran kedua pada September 2012.

"Malah bisa saja koalisi itu menjadi blunder politik bagi Foke-Nara," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Gun Gun Heryanto, di Jakarta, Senin (13/8/2012).

Gun Gun mengatakan, warga Jakarta kemungkinan memiliki stigma bahwa langkah Foke itu menjadi strategi elitis. Foke, kata dia, akan terbeban dengan utang budi pada banyaknya "investor politik" dalam pilkada. Akibatnya, ekspektasi warga Jakarta tidak akan terwujud.

Ia menambahkan, terbuka lebar koalisi itu akan keropos lantaran basis konstituen tak loyal kepada parpol. Warga Ibu Kota akan lebih melihat figur yang dianggap menjadi ikon harapan mereka.

"Menurut saya, elite parpol juga tidak akan all out memperjuangkan Foke-Nara karena bisa jadi sense of belonging di antara parpol-parpol dengan Foke-Nara tidak terbangun dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Foke-Nara mendapat dukungan dari enam parpol parlemen. Ketika pendaftaran, pasangan itu diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama tetap hanya diusung dua parpol, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com