Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Metro Dalami Laporan Perjalanan Dinas Fiktif

Kompas.com - 25/05/2012, 10:04 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya saat ini tengah menangangi kasus pemborosan anggaran yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi melalui pengeluaran belanja fiktif di Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP). Dugaan penyimpangan yang terjadi mencapai miliar rupiah.

Hal ini diakui oleh Kepala Pusat Penerangan Polda Metro Jaya Komisari Besar Rikwanto saat dihubungi Kompas, Kamis (24/5/2012) malam di Jakarta. "Ya, kasusnya masih didalami oleh penyidik dan belum bisa dipaparkan ke publik. Nanti saya cek ya," ujarnya.

Menurut Rikwanto, identitas si pelapor dirahasiakan. Laporan dilakukan pada Oktober tahun lalu.

KIP merupakan badan negara yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa informasi di antara badan publik atau lembaga serta masyarakat di lingkungan pemerintah pusat. Pegawai negeri sipil yang diperbantukan menangani sekretariat KIP berasal dari PNS di lingkungan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkoninfo).

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri pernah menyatakan pemborosan anggaran yang terjadi sampai 30-40 persen berasal dari perjalanan dinas fiktif yang berasal dari tiket dan boarding palsu serta penggelembungan biaya (mark-up) perjalanan.

Sekretaris KIP Bambang Hardiwinata membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi Kompas. "Memang benar ada laporan, akan tetapi kasusnya masih diproses. Jadi, saya tidak bisa menyatakan laporan itu benar atau tidak," ujarnya saat dikonfirmasi di Yogyakarta. Bambang sendiri mengakui sudah memberikan penjelasan kepada penyidik Polda Metro.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com