Petani Tuntut Reforma Agraria dan Tolak Impor

SALATIGA, KOMPAS - Petani yang tergabung dalam Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah atau SPPQT menuntut pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria dan melindungi petani dari serbuan produk pertanian impor. Untuk itu, kelembagaan petani akan diperkuat agar terus memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Ruth Murtiasih, Ketua SPPQT yang baru terpilih dalam Kongres IV SPPQT, mengatakan hal itu di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (18/5). Menurut Ruth, perjuangan petani yang akan terus diupayakan adalah mewujudkan reforma agraria yang hingga kini belum terwujud.

”Akses petani terhadap lahan pertanian masih sangat minim. Dari 16.000 anggota kami, 50 persen di antaranya tak memiliki lahan. Mereka adalah para buruh tani, serta yang bekerja serabutan,” kata Ruth.

Para petani juga banyak menghadapi konflik dengan perkebunan, PT Perhutani, ataupun taman nasional. Petani penggarap yang berada di sekitar hutan, kebun, atau areal taman nasional banyak mendapat tekanan ataupun kriminalisasi.

Selain itu, petani juga harus melawan kebijakan impor produk pertanian. Produk impor itu telah merusak harga jual produk lokal.

Ruth menyadari, tanpa desakan yang kuat, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Petani juga tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Petani harus mandiri.

Saat pembukaan Kongres IV, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pemerintah mengupayakan untuk membatasi impor. Selama ini, Dahlan mengakui banyak produk impor yang tidak layak beredar di pasaran.

”Kalau menghentikan impor tidak mungkin, dan tidak boleh. Akan tetapi, prosedur impor akan diperketat agar hanya yang memenuhi standar kualitas yang bisa masuk ke Indonesia,” kata Dahlan. (UTI)