Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Ansor Sesalkan Pembatalan Diskusi di UGM

Kompas.com - 09/05/2012, 17:48 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyesalkan pembatalan diskusi buku karya Irshad Manji di kampus UGM, karena adanya tekanan dan demonstrasi dari sekelompok orang.

"UGM itu dari dulu dikenal kampus pencerahan dan kebebasan berpikir. Kampuslah tempat untuk mendesiminasi gagasan secara ilmiah, lepas soal benar atau salah. Sesuai atau tidak sesuai," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/5/2012).

Menurut Nusron, kalau bicara tidak setuju dengan gagasannya Irshan Manji, GP Ansor juga banyak tidak setuju dengan gagasan dan pemikiran tersebut.

"Tapi bukan berarti menutup pintu diskusi. Kalau mendiskusikan masalah yang kita tidak setujui saja sudah tidak boleh, apalagi di kampus, ini namanya fasisme. Kalau dilakukan atas nama agama, namanya fisisme religius. Ini tidak boleh," tegasnya.

Negara Indonesia, menurut Nusron, merupakan negara yang mengagungkan kebebasan berpikir dan menghargai pemikiran.

"Dulu Sukarno beda dengan Tan Malaka dan Syahrir. Tanpa pernah melarang diskusi tentang pemikiran Sukarno atau Lenin sekalipun. Ini cara-cara yang primitif sebagai sebuah bangsa yang beradab," tegasnya.

Kalau ada pihak yang khawatirkan terhadap masa depan bangsa Indonesia dengan cara menolak diskusi, menurut Nusron, itu kekhawatiran yang berlebihan.

"Mana ada negara akan maju, kalau menutup diskusi hanya karena kita tidak setuju dengan isi pendapat orang. Kalau tidak setuju ya tidak usah ikut, atau tidak usah gabung diskusi. Tapi jangan melarang orang untuk berdiskusi," ujarnya.

Kejadian ini, menurut Nusron, merupakan preseden buruk. Suatu saat pengajian NU atau Muhammadiya pun kalau isinya tidak disetujui pun, akan didemo dan bisa dilarang. "Masak setiap forum harus sama dengan pendapat orang. Dimana letak Bhineka Tunggal Ika kalau begini," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com